SuaraBekaci.id - Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan soal adanya rencana pelaporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kunjungannya ke Maumere, Kabuaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Ferdinand Hutahaean menanggapi rencana Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan yang berencana melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri pada hari ini, Kamis (25/2/2021).
Ferdinand Hutahaean menanggapi rencana pelaporan itu melalui cuitan di akun twitternya @FerdinandHaean3.
Menurut Ferdinand, Jokowi tidak melakukan tindakan pidana sebagai presiden maupun pribadi pada peristiwa di NTT.
"Pelawak saja paham bahwa peristiwa di NTT tidak ada unsur pidananya yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden maupun sebagai pribadi. Kasihan orang2 ini..!!," cuit Ferdinad Hutahaean dikutip dari akun twitternya.
Sebelumnya, Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia mengatakan, bahwa dugaan pelanggaran protokol kesehatan itu berkaitan dengan terjadinya kerumunan massa yang menyambut Jokowi.
"Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil," ujar Kurnia saat dikonfirmasi, Rabu (24/2/2021) malam.
Dia berharap agar laporan itu bisa diterima dan ditindaklanjuti Bareskrim Polri.
"Dengan semangat menuju Indonesia bebas Covid-19 dan prinsip semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum," katanya.
Baca Juga: Kerumunan Jokowi di NTT, PB IDI: Itu Boleh Kenapa Lainnya Tidak Boleh?
Tag
Berita Terkait
-
Kubu Roy Suryo Duga Ada Ketidaksesuaian Tanda Tangan Dekan UGM dalam Legalisir Ijazah Jokowi
-
Rismon Mangkir dari Sidang, Roy Suryo Pamer Kaus Bertuliskan 'Rismon Sianipar Endgame'
-
Pertanyakan Status Saksi Eks KPU di Sidang Roy Suryo, Kuasa Hukum Disela Hakim
-
Prabowo ke Filipina Naik Pesawat Carteran, Padahal RI Punya A-001 Eks-Jokowi, Takut Disadap?
-
'Gibran End Game' Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?