SuaraBekaci.id - Politikus PSI Muannas Alaidid angkat bicara terkait dengan kerumunan warga saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2/2021) lalu.
Muannas Alaidid berkomentar melalui akun twitternya @muannas_alaidid. Dia mengomentari cuitan dari Politikus Partai Gerindra Fadli Zon di akun twitternya @fadlizon.
Muannas Alaidid menanggapi cuitan Fadli Zon yang mengunggah sebuah situs berita tentang komentarnya mengeni peristiwa kerumunan warga pada kunjungan Presiden Jokowi.
Judul berita tersebut yakni 'Samakan Kerumunan Jokowi dengan Habib Rizieq, Fadli Zon: Ada Ketidakadilan'.
Muannas menyebut bahwa Maumere, NTT merupakan wilayah dengan status zona hijau penyebaran Covid-19.
"Maumere, NTT itu zona hijau bos, bebas kasus covid, sekolah aja dibuka, beda dengan kerumunan RS dilarang di zona hitam, apalagi pake sengaja buat acara & ngundang-ngundang orang," tulis akun Muannas Alaidid, Kamis (25/2/2021).
"Jangan gegeran, hasutannya ditahan dulu sampai ada temuan dan bukti setelah peristiwa itu ada kerugian berdampak pada klaster baru," katanya pada cuitan yang sama.
Untuk diketahui, rombongan mobil Presiden Joko Widodo di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyedot perhatian warga. Terjadi kerumunan yang terekam dalam sebuah video yang tersebar di media sosial.
Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan bahwa video itu diambil saat Jokowi tengah berada di Maumere dan hendak melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napu Gete di Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, NTT.
Baca Juga: Apa Beda Kerumunan Presiden Jokowi di NTT dengan Kasus Rizieq Shihab?
Dia juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengingatkan warga setempat untuk menggunakan masker.
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan! Polisi Kantongi Bukti Pakaian Dalam
-
Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang: Menguji Hukum, Relasi Kuasa, dan Sanksi Pejabat Publik
-
Kubu Roy Suryo Duga Ada Ketidaksesuaian Tanda Tangan Dekan UGM dalam Legalisir Ijazah Jokowi
-
Rismon Mangkir dari Sidang, Roy Suryo Pamer Kaus Bertuliskan 'Rismon Sianipar Endgame'
-
Ada Sidang DPRD Tiga Hari, Yosef Lede Minta Polisi Tunda Pemeriksaan
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?