Cara dan Syarat Beli Rumah Subsidi Tahun 2021 saat Pandemi COVID-19

SuaraBekaci.id - Cara beli rumah subsidi dan syarat beli rumah subdisi tahun 2021 saat pandemi COVID-19. Penurunan daya beli selama pandemi COVID-19 tidak pengaruhi inginan membeli rumah subdisi.

Rumah subsidi cocok untuk pasangan muda yang baru menikah dan belum punya penghasilan stabil. Semisal saja pasangan bernama Satria Nugraha (28) dan Chandra Nur Asri (26).

Keduanya sudah bertekad ingin memiliki rumah usai menikah pada awal Januari 2019 lalu.

"Sesaat setelah menikah, saya dan istri mencari rumah di sekitaran Bandung timur," ujarnya yang juga bekerja di salah satu provider telekomunikasi kepada Ayobandung.com, Kamis (18/2/2021).

Satria menuturkan, komitmen memiliki rumah merupakan impian semua orang. Karena rumah saat ini sudah menjadi kebutuhan primer.

Menurutnya, saat pandemi Covid-19 ini bukan halangan untuk memiliki rumah. Sebab, dia beralasan jika saat ini merupakan momen penting untuk memiliki rumah di saat ekonomi sedang menurun.

Dengan niat dan tekad yang bulat, akhirnya dia mendapatkan informasi dari kakaknya pada bulan September 2020 jika di daerah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ada rumah subsidi yang masih dipasarkan salah satunya perumahan Puteraco Gading Timur.

Berbekal informasi itu, lantas dia bersama istri langsung survei ke perumahan tersebut.

Tidak berpikir panjang, Satria pun bersama Chandra langsung mengurus surat-surat untuk memilih dan melakukan booking fee sebesar Rp19 juta.

Baca Juga: Jaga Imunitas Tubuh, Herbal Dipercaya Bisa Jadi Antivirus Alami

Akhirnya, dia mendapatkan rumah tipe 30 dengan luas tanah 60m2 di perumahan Puteraco Gading Timur seharga Rp140 juta.

Dia pun memilih PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan tenor selama 17 tahun.

Setelah itu, keduanya bisa akad sekitar November 2021.

"Alhamdulilah saya akhirnya memiliki rumah berkat BTN," ujarnya seraya menambahkan pada bulan itu juga anak pertama bernama Zahdan lahir.

Penyaluran KPR subsidi BTN mengalami lonjakan pada kuartal III dan kuartal IV tahun 2020.

Lonjakan itu membuat bank ini berhasil menyalurkan KPR rumah subsidi senilai Rp 17 triliun sepanjang tahun 2020 dengan total unit mencapai 122.000.

BTN sendiri salah satu bank pelaksana program rumah subsidi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Melalui KPR BP2BT, masyarakat bisa memiliki hunian bersubsidi dengan bantuan uang muka mencapai Rp40 juta kepada masyarakat dengan penghasilan minimal Rp6 juta.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran BP2BT Tahun 2021 antara Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR dengan Bank BTN di Jakarta, akhir Januari lalu.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan melalui skema KPR BP2BT, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian dengan bantuan hingga Rp40 juta dari pemerintah. Dengan nilai bantuan tersebut, lanjut Hirwandi, juga akan mengurangi nilai angsuran KPR para MBR.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan pemerintah melalui Kementerian PUPR kepada Bank BTN. Kami berkomitmen untuk menyalurkan seluruh alokasi tersebut dengan mengandalkan infrastruktur pembiayaan perumahan BTN yang kuat di seluruh Indonesia," jelas Hirwandi, Senin (1/2/2021).

Hirwandi juga menerangkan KPR BP2BT melengkapi fasilitas KPR subsidi yang bisa dimanfaatkan MBR untuk memiliki hunian, baik rumah tapak dan rumah yang dibangun secara swadaya.

Batasan harga hunian yang bisa menggunakan KPR BP2BT, lanjut Hirwandi, akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.

Untuk rumah tapak mulai dari Rp150 juta hingga Rp219 juta. Kemudian untuk rumah susun mulai Rp288 juta hingga Rp385 juta. Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp120 juta hingga Rp155 juta.

Perseroan juga telah merancang fitur graduated payment mortgage (GPM) dalam KPR BP2BT. Fitur yang diluncurkan pada tahun lalu tersebut menawarkan keringanan angsuran berjenjang dengan suku bunga fixed sebesar 10 persen selama tiga tahun pertama.

Untuk pemilikan hunian tersebut, KPR BP2BT juga memberikan bantuan uang muka sebesar 45 persen dari harga rumah atau maksimal Rp40 juta. Kemudian, uang muka mulai 1 persen dan tenor kredit hingga 20 tahun.

Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT yakni yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah.

Selain itu, MBR yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki tabungan di Bank BTN selama minimal 3 bulan.

Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk bisa menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan.

PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan berkisar Rp6 juta hingga Rp8,5 juta.

Ekonom SBM ITB Anggoro Budi Nugroho menilai balau melihat data jika akses pembelian rumah masih tumbuh meski terbatas.

"Masyarakat punya daya beli di tengah inflasi yang juga sangat baik," ujarnya.

Adapun, adanya program perumahan subsidi yang masih dilanjut pemerintah melalui BTN perlu disambut baik masyarakat.

Sebab, saat ini industri properti bisa terdongkrak jika daya beli masyarakat didorong untuk sektor tersebut.

"Subsidi BTN harus disambut baik, karena membantu menjaga permintaan perumahan," ujarnya.