SuaraBekaci.id - Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam utasan tentang Din Syamsuddin melalui akun twitternya @mohmahfudmd.
"Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh Pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bukan radikalis," cuit Mahfud MD seperti dikutip Suara.com, Sabtu (13/2/2021).
Mahfud menyatakan bahwa Muhammadiyah dan NU kompak mengkamapnyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejan dengan Islam.
"Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyekan bhw NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut "Darul Mietsaq", Muhammadiyah menyebut "Darul Ahdi Wassyahadah". Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK," ujarnya.
Dia menyatakan, memang terdapat sejumlah orang yang mengaku dari ITB menyampaikan persoalan Din Syamsuddin ke Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.
Namun, Mahfud MD memastikan kalau pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan tersebut.
"Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tp pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memroses laporan itu," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Menganggap Din Syamsuddin Radikal
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Wacana Prabowo-Gibran Mundur Satu Paket Bisa Gagalkan Pemakzulan
-
Mahfud MD Ungkap Sisi Negatif Kalau Gibran Dimakzulkan
-
Eks Kandidat Pilpres 2024 Berpeluang Gantikan Gibran? Mahfud MD: Tidak Usah, Sudah Kalah
-
Mahfud MD Nilai Gibran Mau Buktikan Punya Ijazah Sudah Telat
-
Mahfud MD soal Gibran: Mundur Itu Terhormat
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?