SuaraBekaci.id - Jumlah kursi DPRD Kabupaten Bekasi akan bertambah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu versi 26 November 2020 disahkan menjadi undang-undang. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holik.
Dia mengatakan, penghitungan tersebut mengacu pada Pasal 241 ayat (2) huruf h RUU Pemilu versi 26 November 2020 yang telah diterima pihkanya. Aturan itu menyebutkan bahwa kabupaten kota dengan jumlah penduduk 3 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi.
Dia menerangkan, berdasarkan data jumlah penduduk Jabar tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Diskominfo, khusus Kabupaten Bekasi berjumlah 3.113.017 jiwa.
Angka itu menunjukan peningkatan jumlah penduduk yang digunakan sebagai basis penetapan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilu Serentak atau Pemilu Anggota DPRD Kabupaten 2019 sebanyak 558.641 atau sebesar 17.95 persen.
"Jika RUU Pemilu disahkan pada semester pertama tahun 2021, maka Kabupaten Bekasi akan memiliki jumlah anggota DPRD sebanyak 55 orang. Ada kenaikan sebanyak 5 orang," kata Idham kepada Suara.com, Rabu (27/1/2021) malam.
Dia mengatakan, jika tidak ada perubahan regulasi maka Kabupaten Bekasi akan jadi satu-satunya daerah di Jabar yang mengalami penambahan jumlah kursi.
Sekadar informasi, saat ini jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bekasi terdapt sebanyak 50 kursi.
Berita Terkait
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
-
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?