- Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengingatkan Indonesia sedang menghadapi lima bencana secara bersamaan di berbagai wilayah.
- Ia menyampaikan peringatan tersebut saat melantik pengurus PMI DIY di Yogyakarta pada hari Minggu, 13 September 2026.
- Bencana yang terjadi secara bersamaan tersebut dapat mengganggu aktivitas sosial serta melumpuhkan perekonomian masyarakat daerah terdampak.
SuaraBekaci.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan meningkatnya ancaman bencana yang dihadapi Indonesia.
Ia menyebut sedikitnya lima bencana terjadi hampir bersamaan di sejumlah wilayah dan membutuhkan perhatian serta kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat.
Lima bencana yang disoroti JK meliputi bencana di Aceh, bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), kekeringan parah di Jawa dan sejumlah pulau lainnya, aktivitas Gunung Krakatau, serta kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Peringatan tersebut disampaikan JK saat memberikan sambutan seusai melantik Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gusti Prabukusumo beserta jajaran pengurus PMI DIY Masa Bakti 2026–2031 di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Minggu (13/9/2026).
Baca Juga:Kisah Perjuangan Tati Purwanti, Mantan PMI yang Sukses Kembangkan Bubur Cirebon di Taipei
“Pada saat ini Indonesia terdapat lima bencana yang bersamaan. Di Sumatera, di Aceh masih belum selesai, muncul NTT, kekeringan yang dahsyat di Jawa dan beberapa pulau lainnya, kemudian meletusnya Gunung Krakatau dan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Semua ini membutuhkan perhatian,” kata JK.
Lima Bencana yang Disoroti JK
Menurut JK, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana di Indonesia tidak hanya datang dari satu jenis kejadian.
Sejumlah wilayah menghadapi persoalan bencana dalam waktu yang hampir bersamaan.
Pertama, bencana di Aceh. JK menyebut penanganan bencana di wilayah tersebut masih berlangsung dan belum sepenuhnya selesai.
Baca Juga:Perkuat Layanan Digital bagi PMI, BRImo Taiwan Sabet Anugerah Inovasi Indonesia 2026
Kedua, bencana di NTT. Di tengah proses penanganan di wilayah lain, muncul bencana baru di Nusa Tenggara Timur yang juga membutuhkan perhatian dan bantuan kemanusiaan.
Ketiga, kekeringan. JK menyoroti kekeringan yang disebutnya terjadi secara dahsyat di Jawa dan beberapa pulau lainnya.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Keempat, aktivitas Gunung Krakatau. JK juga memasukkan aktivitas vulkanik Krakatau dalam daftar bencana yang harus menjadi perhatian.
Kelima, kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera turut menjadi sorotan karena dampaknya dapat meluas terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Kelima kondisi tersebut, kata JK, membutuhkan respons kemanusiaan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana, tetapi juga partisipasi masyarakat.
Bencana Bisa Lumpuhkan Ekonomi Daerah
JK mengingatkan dampak bencana tidak berhenti pada korban dan kerusakan fisik. Aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak juga dapat terganggu.
“Apabila bencana, masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Ekonomi daerah itu akan sangat terganggu, kehidupan masyarakat akan sangat terganggu,” ujarnya.
Karena itu, JK mengajak masyarakat di daerah yang tidak terdampak untuk ikut memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban bencana.
“Hanya bisa apabila masyarakat yang tidak terkena bencana memberikan sumbangan dan perhatian yang besar kepada mereka,” katanya.
Menurut JK, PMI memiliki posisi penting dalam menghubungkan masyarakat yang ingin memberikan bantuan dengan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Organisasi PMI, relawan, serta berbagai perlengkapan yang dimiliki harus mampu memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara cepat dan tepat kepada daerah terdampak.
PMI Tak Boleh Hanya Datang Setelah Bencana
JK menegaskan tugas PMI tidak boleh berhenti pada penanganan setelah bencana terjadi.
Upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana harus diperkuat agar dampak bencana dapat ditekan sejak awal.
“Lebih baik mencegah daripada membantu menyelesaikan. Sekarang ini PMI bukan hanya bergerak dalam menyelesaikan bencana. Kita semua bergerak juga dalam bagaimana tidak timbul bencana,” tegasnya.
Menurut JK, posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire membuat negara ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir hingga tanah longsor.
Karena itu, kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam kerja kemanusiaan.
Kerusakan Lingkungan Perparah Risiko Bencana
Selain bencana alam, JK juga menyoroti kerusakan lingkungan yang dapat memperbesar risiko bencana, khususnya banjir dan tanah longsor.
Menurut dia, kerusakan lingkungan merupakan persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia.
“Kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi longsor, kenapa terjadi masalah lain? Karena lingkungan ini yang rusak oleh kita sendiri pada masa lalu,” katanya.
Ia mendorong PMI bersama pemerintah dan masyarakat ikut memperkuat kegiatan pelestarian lingkungan, termasuk penghijauan.
Upaya tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pencegahan dan pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang.
PMI Harus Siaga 24 Jam
JK juga mengingatkan jajaran pengurus PMI yang baru dilantik bahwa kerja kemanusiaan membutuhkan kesiapan setiap saat.
Karena itu, PMI menggunakan istilah “markas”, bukan sekadar kantor.
“Kenapa PMI tidak punya kantor, tapi PMI mempunyai markas? Markas itu cuma tiga yang punya, tentara, polisi dan Palang Merah. Apa artinya markas? Terbuka 24 jam,” ujar JK.
Ia mencontohkan layanan Unit Donor Darah (UDD) PMI yang harus tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat.
Menurut JK, kebutuhan darah merupakan kebutuhan vital yang sampai saat ini bergantung pada kepedulian manusia untuk mendonorkan darahnya.
“Mungkin hari ini kita menyumbang darah, mungkin besok kemudian kita butuh sumbangan orang. Itulah kemanusiaan yang adil, yang harus kita lakukan bersama-sama,” katanya.
JK berharap kepengurusan baru PMI DIY dapat memperkuat pelayanan kemanusiaan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Ia menegaskan menjadi pengurus PMI merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
“Kita menghibahkan waktu kita, menghibahkan kemampuan kita untuk membantu kemanusiaan masyarakat. Yang bekerja adalah relawan dan karyawan. Kita mengatur bagaimana semua ini bekerja, bagaimana semua ini berjalan dengan baik,” ujar JK.
