facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Jembatan Rp 10 Miliar Amblas, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Buka Suara

Galih Prasetyo Senin, 17 Januari 2022 | 19:10 WIB

Jembatan Rp 10 Miliar Amblas, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Buka Suara
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana [instagram]

"Seluruh biaya perbaikan dan perawatan apabila terjadi kerusakan bangunan ditanggung penyedia,"

SuaraBekaci.id - Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dalam instagramnya menegaskan akan memantau langsung pelaksanaan perbaikan pembangunan jembatan KW 6 yang amblas dan sempat viral di sosial media.

"Perbaikan dilakukan mulai hari ini, Senin 17 Januari dengan melakukan pembongkaran trotoar dan jalan. Selanjutnya dipasang sheetpile pada sisi linning," ujar Bupati.

Kata Bupati, jembatan KW 6 tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyedia jasa. Yaitu terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (Provisional Hand Over) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over).

"Seluruh biaya perbaikan dan perawatan apabila terjadi kerusakan bangunan ditanggung penyedia," ujar Bupati.

Baca Juga: Jembatan Senilai Rp 10 Miliar di Karawang Amblas, Warganet: KPK Mana Nih

Namun, tambah Bupati, apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan atau tidak memperbaiki cacat mutu sebagaimana mestinya, maka PA/ KPA/ PPK dapat memutus kontrak secara sepihak.

Sanksi yang diberikan kepada penyedia dalam hal pemutusan kontrak pada masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020.

Dimana sanksinya ialah dimasukan dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun serta sanksi berupa tidak dibayarkan uang retensi atau pencairan surat jaminan pemeliharaan.

PA/ KPA/ PPK berhak menggunakan retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan.

pabila terdapat nilai sisa penggunaan retensi atau uang pencairan surat jaminan pemeliharaan tersebut maka PA/ KPA/ PPK wajib menyetorkan kepada Kas Negara.
.
"Itu adalah mekanisme dan aturan baku yang wajib dilaksanakan oleh pihak ketiga bilamana terjadi kerusakan pekerjaan," tutup Bupati.

Baca Juga: 900 Sekolah yang Rusak, Hanya 240 yang Akan Diperbaiki Pemkab Karawang

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas PUPR Karawang, Dedi Achdiat. Dedi bahkan sudah memanggil pihak kontraktor terkait amblasnya jembatan ini.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait