alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Hidayat Nur Wahid: Kemerdekaan Palestina Menjadi Urusan Indonesia

Lebrina Uneputty Senin, 06 Desember 2021 | 12:11 WIB

Hidayat Nur Wahid: Kemerdekaan Palestina Menjadi Urusan Indonesia
Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Hidayat Nur Wahid. (Suara.com/Ria Rizki).

Menurut Hidayat Nur Wahid, Palestina adalah negara pertama yang mengakui Indonesia Merdeka.

SuaraBekaci.id - Kemerdekaan Palestina menjadi urusan Indonesia. Demikian tegas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam acara sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Mubtadiin Alfikri, Sabtu (05/12/2021) kemarin.

Menurut Hidayat Nur Wahid, Palestina adalah negara pertama yang mengakui Indonesia Merdeka.

Itu sebabnya, saat Konferensi Asia Afrika kata Hidayat Nur Wahid, Ir Soekarno tidak mengundang utusan Israel melainkan perwakilan Palestina.

"Apalagi Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia membalas kebaikan budi Palestina," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, mengutip Antara, Senin (06/12/2021).

"Pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Ir. Soekarno tidak mengundang utusan dari Israel. Dia lebih memilih mengundang perwakilan Palestina. Alasannya, karena saat itu Palestina masih belum merdeka, dan dalam masa penjajahan Israel," tambahnya lagi.

Hidayat Nur Wahid menilai Bung Karno konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan yang ditetapkan bersama bapak dan ibu bangsa lainnya dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu

"sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan".

Pada kesempatan itu Hidayat juga menyoroti tugas dan fungsi MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI karena setiap warga negara berhak mengikuti sosialisasi, terlepas dari apapun agama, ras dan asal usulnya.

"Karena dengan ikut sosialisasi, masyarakat jadi tahu dan paham mengenai dasar dan ideologi negara dan konstitusi tertinggi di Indonesia. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi praktek berbangsa dan bernegara dan turut melempangkannya jika ada yang membelok dari yang seharusnya," ujarnya.

Komentar

Berita Terkait