alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Apindo Khawatir Kabar Kapal Asing Bayar Rp4,2 Miliar untuk Tebusan Ganggu Ekonomi

Lebrina Uneputty Kamis, 18 November 2021 | 20:39 WIB

Apindo Khawatir Kabar Kapal Asing Bayar Rp4,2 Miliar untuk Tebusan Ganggu Ekonomi
Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani. (Suara.com/Ria Rizki)

"Jangan sampai ini berimbas pada penegakan hukum yang akhirnya merugikan ekonomi kita," katanya.

SuaraBekaci.id - Kabar tentang kapal asing yang melakukan pembayaran Rp4,2 Miliar kepada TNI Angkatan Laut (AL) sebagai tebusan dikhawatirkan akan menganggu secara ekonomi dan merusak citra TNI AL di mata internasional

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemberitaan soal kapal asing tersebut dikhawatirkan akan berdampak secara ekonomi, selain juga tendensius dan mengganggu upaya penegakan hukum.

"Menurut pandangan kami ini berita yang tendensius, karena sumbernya tidak jelas dan dikutip media nasional sehingga membuat upaya penegakan hukum dalam kaitan hukum maritim dan kedaulatan perairan kita jadi terganggu dengan adanya berita tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam jumpa pers daring di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Hariyadi menjelaskan pemberitaan tersebut seolah menggambarkan praktik "pemerasan" di perairan Indonesia. Berita tersebut juga dinilai merusak citra TNI AL di mata internasional.

Ia mengungkapkan kalangan dunia usaha sangat peduli terhadap isu kedaulatan maritim, semata agar penegakan hukum atas perairan Indonesia bisa dilaksanakan dengan konsisten. Penegakan hukum pun dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi.

"Jangan sampai ini berimbas pada penegakan hukum yang akhirnya merugikan ekonomi kita," katanya.

Hariyadi menjelaskan segera setelah pemberitaan itu, pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan TNI AL dan bekerja sama dengan jaringan internasional untuk mengecek faktanya.

Ia juga mengutip pernyataan perusahaan maskapai pelayaran berbasis di Yunani, Lastco Marine Management Inc, yang mengaku bahwa mereka memang pernah diinvestigasi TNI AL di Bintan. Namun setelah diperiksa, karena tidak ditemukan pelanggaran, akhirnya mereka dilepaskan.

"Di situ mereka buat pernyataan bahwa tidak ada unsur penalti, sanksi, atau apapun terkait yang dituduhkan di berita tersebut," katanya.

Hariyadi menegaskan dunia usaha sepenuhnya mendukung penegakan hukum di Indonesia, baik itu di darat, laut, maupun udara.

Komentar

Berita Terkait