Waduh! Ponsel Warga Tolak Vaksinasi COVID-19 Akan Diblokir, Balik ke Zaman Batu Dong

Badan telekomunikasi provinsi akan memutuskan bagaimana menerapkan kebijakan itu secara tepat.

Pebriansyah Ariefana
Senin, 14 Juni 2021 | 07:50 WIB
Waduh! Ponsel Warga Tolak Vaksinasi COVID-19 Akan Diblokir, Balik ke Zaman Batu Dong
Petugas kesehatan bersiap menyuntikan vaksin di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021). [Suara.com/Dian Latifah]

SuaraBekaci.id - Warga tolak vaksinasi COVID-19 dihukum, ponselnya akan diblokir hingga tak bisa berkomunikasi. Kebijakan pemerintah ini dilakukan agar warga patuh dan mau divaksin COVID-19.

Kebijakan itu ada di Pakistan. Pemerintah Pakistan menerapkan kebijakan akan memblokir akses ponsel jika warganya menolak untuk disuntik vaksin Covid-19.

Badan telekomunikasi provinsi akan memutuskan bagaimana menerapkan kebijakan itu secara tepat.

Menyadur The Hindu, Minggu (13/6/2021) Provinsi Punjab akan memblokir akses ponsel jika warganya menolak untuk divaksin Covid-19, pasca gelombang ketiga.

Baca Juga:Mengharukan! Nenek Siti Meriam Jalan Kaki 3 Km Demi Vaksin COVID-19

"Awalnya ini hanya proposal, tetapi orang-orang sangat ragu untuk divaksinasi sehingga keputusan dibuat," kata Hammad Raza, juru bicara departemen Kesehatan Dasar Punjab.

Petugas kesehatan menyuntikan vaksin di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021).  [Suara.com/Dian Latifah]
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021). [Suara.com/Dian Latifah]

Peluncuran vaksinasi nasional Pakistan meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan lebih dari 200.000 dosis diberikan hampir setiap hari. Hingga kini, hampir 10,5 juta dosis telah diberikan.

Tetapi kekhawatiran tentang efek samping dari vaksin, ditambah dengan informasi yang salah bahwa dapat menyebabkan kemandulan atau kematian dalam dua tahun, semakin memicu keragu-raguan.

"Tingkat pendidikan Pakistan rendah. Orang-orang juga menyebarkan desas-desus dan informasi yang salah tentang vaksin," kata Salman Haseeb, kepala Asosiasi Dokter Muda Pakistan, kepada AFP.

"Jadi kampanye informasi oleh pemerintah tidak akan berhasil untuk jangka pendek. Mereka harus menggunakan undang-undang untuk memastikan semua orang mendapat vaksinasi," sambungnya.

Baca Juga:Vaksinasi COVID 19 Lansia Belum Maksimal, Terkendala Jangkauan Layanan Kesehatan

Langkah-langkah itu disambut kurang baik oleh beberapa warga Pakistan di Lahore.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini