SuaraBekaci.id - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menghentikan sementara layanan online adminisitrasi kependudukan. Hal itu dilakukan menyusul dugaan tindak pidana penjualan data penduduk.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Hudaya menyatakan, penghentian layanan online atas dugaan peretasan tersebut telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) serta Polres Metro Bekasi.
"Sudah kita laporkan. Saat ini sudah ada tim teknologi informasi Kemendagri yang turun langsung menangani," katanya dilansir dari Antara, Kamis (10/6/2021).
Hudaya menyatakan, saat ini pihaknya hanya melayani pemohon dokumen adminduk melalui aplikasi WhatsApp Messanger.
Baca Juga:Warga Kabupaten Bekasi Dilarang Gelar Resepsi Pernikahan
"Untuk sementara semua layanan online Dukcapil off. Saya rasa ini bukan hanya di Kabupaten Bekasi melainkan di seluruh Indonesia. Semua dialihkan melalui layanan Whatstapp," ujarnya.
Disdukcapil Kabupaten Bekasi masih menunggu instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk membuka kembali layanan online.
"Menunggu arahan dari Pak Dirjen, karena ini seluruh Indonesia off," kata Hudaya.
Sebelumnya media massa menginformasikan ada jutaan data penduduk di sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan dijual di situs web forum hacker.
Menurut laporan lembaga studi CISSReC, setidaknya data yang dijual ini mencakup 8.797.669 data penduduk.
Baca Juga:Cegah Penyebaran COVID-19, Warga Bekasi Dilarang Gelar Acara Resepsi Pernikahan
Dengan rincian penduduk Kabupaten Malang sebanyak 3.165.815, disusul Kabupaten Bekasi sebanyak 2.339.060 data, Kabupaten Subang 1.989.263, dan Kota Bogor 1.303.531 data.
Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengklaim bahwa pelayanan online adminduk sudah kembali normal setelah adanya dugaan upaya peretasan server di empat daerah.
Server daerah yang diduga diretas pihak tak bertanggung jawab merupakan server Pemerintah Kota Bogor, Malang, Kabupaten Bekasi, dan Subang.
"Saat ini sudah bekerja kembali, datanya sudah bisa dipakai semua secara normal. Pelayanan sudah normal, sudah berjalan baik," katanya, Selasa (8/6/2021).(Antara)