Riefky mengatakan, keluarga besar Partai Demokrat akan bersedih jika gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) berhasil menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum baru.
Menurutnya, jika kongres luar biasa tetap digelar maka akan melanggar AD/ART partai.
"Tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli," tuturnya.
Lebih lanjut, Riefky menyatakan, partainya di bawah kepemimpinan AHY ingin berjalan dengan baik-baik tanpa adanya konflik. Semua harus sejalan dengan tatanan demokrasi.
Baca Juga:Pedas! Dewi Tanjung: AHY Masih Mentah, Minim Pengalaman, Akhirnya Blunder
"Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini,
sesuai dengan Konstitusi, Hak Politik, Tatanan Demokrasi dan Sistem yang berlaku," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan take over tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kontributor : Andi Ahmad Sulaendi
