SuaraBekaci.id - Pelapor Ustaz Haikal Hassan, Husin Shahab mengatakan jika Haikal Hassan perlu dipolisikan supaya jangan sembarang orang obral soal mimpi bertemu Nabi Muhammad. Menurutnya, pernyataan Haikal Hassan sebagai alat untuk melawan negara.
Husin mengaku yang menjadi masalah bukan orang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, tapi dia takut mimpi yang khusus ini dipakai buat kepentingan tertentu.
“Supaya tidak jadi preseden buruk bahwa “mimpi Rasulullah” dijadikan alat untuk pembenaran melawan negara. Mimpi Rasulullah itu hak semua org tapi itu bukan untuk dipublikasi karna sifatnya personal. Apalagi ini kaitannya dgn 6 orang yg diduga melawan negara trus kemudian oleh HH diframing bahwa mereka 'bersama Rasulullah' yang artinya dugaan perbuatan 6 orang itu benar di mata hukum. Bahaya itu!” tulis Husin Shahab di akun Twitternya.
Haikal Hassan dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156 huruf a KUHP karena mengaku melihat Nabi Muhammad. Babe Haikal dijerat pasal seperti yang menjerat Ahok atau Basuki Tjahja Purnama.
Baca Juga:Haikal Hassan Dipolisikan Gara-gara Mimpi, Ini Kata Pakar Hukum Refly Harun
Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Shihab Centre, Ustaz Haikal Hassan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelapornya adalah Husin Alwi Shahab, seorang ulama Madura.
Selain Husin Shahab, yang memolisikan Babe Haikal Hassan yaitu Ketua Umm Forum Pejuang Islam, Gus Rofi’i yang asalnya dari Jawa Timur.
Laporan Husin Shahab itu terdaftar dalam laporan bernomor LP/7433/XII/YAN.25/2020/SPKT PM tanggal 14 Desember.
Haikal Hassan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan Penistaan Agama serta menyebarkan berita bohong yg dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156 huruf a KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Pernyataan Haikal Hassan itu diunggah dalam akun YouTube Front TV.
Baca Juga:Singgung Rasulullah, Haikal Hassan Dilaporkan Polisi Pakai Pasal Ini
Video itu diambil ketika pemakaman 5 pengikut Habib Rizieq di Megamendung.
Video yang diunggah pada 9 Desember itu diberi judul ‘SAMBUTAN & DOA IB-HRS, UBN, BABE HAIKAL DI PEMAKAMAN SYUHADA’.
Sobat Hopers masih ingat kasus penodaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2016?
Saat tersangkut masalah hukum empat tahun lalu, Ahok dijerat dengan pasal Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156 huruf a KUHP.
Persis empat tahun lalu, 16 November 2016, Bareskrim Polri merilis Ahok jadi tersangka dengan jeratan pasal tersebut di atas.
Pasal 156 a KUHP berbunyi ‘Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,’
Sedangkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi sebagai berikut ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),’
Namun dalam perkembangan persidangan kasus itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahok memenuhi unsur Padal 156 KUHP. Dengan demikian JPU menggunakan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
Pasal 156 KUHP berbunyi, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.
JPU condong ke dakwaan alternatif Pasal 156 KUHP, karena lebih memenuhi unsur. Subjek yang disinggung Ahok dalam pidatonya yakni elite politik bukan Surat Al Maidah ayat 51. Jadi rakyat Jakarta, menurut Ahok, jangan mau dibohongi oleh para elite politik yang menggunakan ayat Al Maidah 51 dalam Pilkada DKI 2017.
