- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi kerja sama migas senilai Rp2 triliun.
- Masa kepemimpinan Tri Adhianto di Kota Bekasi diwarnai berbagai kebijakan kontroversial serta kritik dari masyarakat luas.
- Sejumlah kebijakan yang disorot meliputi mutasi pejabat mendadak, pembatalan proyek PLTSa, hingga penempatan anggota keluarga.
SuaraBekaci.id - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam penyidikan dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.
Kasus yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan daerah tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.
Mas Tri begitu sapaan akrabnya, dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Selasa, 17 November 2026.
ersoalan migas bukan satu-satunya hal yang membuat kepemimpinan Tri menjadi perhatian. Dalam perjalanan karier politiknya di Kota Bekasi, sejumlah kebijakan dan keputusan pemerintahan juga sempat menuai kritik.
Mulai dari mutasi puluhan pejabat menjelang akhir masa jabatan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) senilai Rp1,6 triliun yang akhirnya dibatalkan, hingga penempatan anggota keluarga di posisi strategis pemerintahan.
Sejumlah persoalan lain, termasuk pengadaan barang dan jasa serta penggunaan rumah pribadi sebagai rumah jabatan, turut menambah panjang daftar kebijakan yang dipertanyakan publik.
Berikut sejumlah kontroversi yang pernah menyeret nama Tri Adhianto selama perjalanan kepemimpinannya di Kota Bekasi.
Mutasi 23 Pejabat Sehari Sebelum Masa Jabatan Berakhir
Salah satu keputusan Tri yang sempat menuai sorotan terjadi menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Wali Kota Bekasi pada September 2023.
Baca Juga: Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
Pada 19 September 2023, Tri melakukan mutasi terhadap 23 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Mereka terdiri dari lima pejabat eselon III dan 18 pejabat eselon IV.
Yang menjadi perhatian adalah waktu pelaksanaan mutasi tersebut.
Perombakan birokrasi dilakukan hanya sehari sebelum masa jabatan Tri berakhir pada 20 September 2023.
Kebijakan itu pun memunculkan pertanyaan mengenai urgensi perombakan jabatan menjelang pergantian kepemimpinan daerah.
Proyek PLTSa Bantargebang Rp1,6 Triliun
Persoalan lain yang tak kalah menyita perhatian adalah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang.
Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik itu memiliki nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun. Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah menjalankan proses pemilihan mitra kerja sama untuk merealisasikan proyek tersebut.
Namun, rencana besar itu akhirnya kandas. Pada 21 Juni 2024, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memutuskan membatalkan proyek PLTSa.
Pembatalan dilakukan setelah pemerintah kota menemukan persoalan pada landasan regulasi dalam proses pemilihan mitra.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
Pemkot Bekasi juga menyebut adanya potensi pelanggaran tindak pidana korupsi dalam proses tersebut.
Menanggapi polemik itu, Tri menyatakan bahwa dirinya hanya meneruskan program yang telah diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Adik dan Adik Ipar Tempati Jabatan Strategis
Sorotan terhadap Tri kembali muncul setelah dirinya kembali menjabat sebagai Wali Kota Bekasi melalui Pilkada 2024.
Pada 3 September 2025, Tri melantik 19 pejabat eselon II. Dari sejumlah nama yang dilantik, dua di antaranya menjadi perhatian karena disebut memiliki hubungan keluarga dengan wali kota.
Satia Sriwijayanti, yang disebut sebagai adik kandung Tri, dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sementara itu, M. Solikhin, suami Satia yang merupakan adik ipar Tri, dipercaya menduduki posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Penempatan dua anggota keluarga di posisi strategis pemerintahan tersebut langsung memunculkan kritik dan dugaan nepotisme.
Kelompok masyarakat Trinusa Bekasi Raya bahkan melaporkan dugaan nepotisme dalam rotasi jabatan itu kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Pengadaan Alat Olahraga Dispora Rp10 Miliar
Sorotan terhadap tata kelola pemerintahan Kota Bekasi juga pernah mengarah pada pengadaan alat olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) untuk tahun anggaran 2023.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengadaan alat olahraga rekreasi untuk masyarakat di lingkungan RW dengan pagu anggaran sekitar Rp10 miliar.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui sistem e-purchasing dengan penyedia PT Cahaya Ilmu Abadi.
Salah satu item yang disorot adalah pembelian 8.000 raket badminton dengan harga satuan Rp350.000.
Jika dihitung secara keseluruhan, nilai pengadaan raket tersebut mencapai Rp2,8 miliar.
Program itu berlangsung ketika Tri masih menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi.
Rumah Pribadi Jadi Rumah Jabatan
Kebijakan lain yang turut mengundang perhatian adalah penggunaan rumah pribadi Tri Adhianto di kawasan Kemang Pratama, Rawalumbu, sebagai rumah jabatan wali kota.
Persoalan ini mencuat pada September 2025, setelah Pemerintah Kota Bekasi menetapkan rumah tersebut sebagai rumah jabatan untuk tahun anggaran 2025.
Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi, Imas Asiah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak membayar biaya sewa kepada Tri.
Meski begitu, biaya pemeliharaan rumah ditanggung melalui anggaran pemerintah daerah.
Penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan APBD untuk membiayai pemeliharaan bangunan milik pribadi kepala daerah.
Proyek Gedung Basket Rp17,6 Miliar
Pada Juli 2025, proyek pembangunan Gedung Basket Kota Bekasi dengan pagu anggaran Rp17,6 miliar juga mendapat sorotan dari Center for Budget Analysis (CBA).
Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa proyek tersebut. CBA menilai terdapat sejumlah hal yang patut dipertanyakan dalam proses tender.
Menurut organisasi tersebut, tender proyek diikuti 36 peserta. Namun, hanya satu perusahaan yang dinyatakan lolos evaluasi penawaran harga, yakni PT Citra Karya Agung.
CBA juga menyoroti nilai penawaran perusahaan pemenang yang mencapai sekitar Rp17,1 miliar atau setara 97 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Diperiksa Kejagung dalam Kasus Migas
Dari sederet persoalan yang pernah menjadi sorotan, penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian.
Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP. Kerja sama tersebut berlangsung dalam rentang 2009 hingga 2024, sehingga mencakup beberapa periode kepemimpinan wali kota.
Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum mendalami sejumlah aspek kerja sama, termasuk mekanisme persetujuan DPRD dan persoalan perizinan yang berkaitan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kejagung memperkirakan perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara hingga sekitar Rp2 triliun.
Tri Adhianto ikut masuk dalam rangkaian pemeriksaan penyidik.
Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena Tri pernah menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi pada 2022–2023, kemudian menjadi wali kota definitif pada 2023, sebelum kembali memimpin Kota Bekasi untuk periode 2025–2030.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
-
Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta
-
Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Bidik Proses Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
-
Sindikat Tentara Bayaran Rusia Rekrut WNI Lewat Kekasih
-
Biar Nggak Ikutan 'Gelo', Ini Cara Pemprov Jabar Berantas Kasus ODGJ Terlantar