- Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap kasus penyadapan ilegal yang melibatkan jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
- Empat tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik terhadap sejumlah pihak termasuk presiden Prabowo Subianto.
- Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menjerat para tersangka dengan pasal berlapis terkait penyadapan ilegal dan perusakan data elektronik.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.
Empat Tersangka Terancam Hukuman Berlapis
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka.
Pertama, terkait dugaan penyadapan ilegal, para tersangka disangkakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, para tersangka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik turut menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Suyudi menegaskan, penerapan pasal-pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga: Polresta Bogor Minta Maaf soal Intimidasi Jurnalis, Anggota Polisi Dijatuhi Sanksi
"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Listyo Sigit Prabowo juga Menyadap Mahasiswa
-
Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta
-
PDIP dan PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Hari Ini
-
Penganiayaan Jamaah Masjid, Polisi Imbau Masyarakat Tak Kaitkan Isu SARA
-
Rindy Natasya Kecelakaan Kerja, Menaker: Perusahaan Wajib Bertanggung Jawab Penuh