Heboh Kejanggalan PPDB Online di Bekasi, Plt Wali Kota: Harus Ada Perbaikan Sistem Zonasi

SuaraBekaci.id - Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menanggapi banyaknya aduan pada sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online yang diduga banyak kejanggalan terutama pada jalur zonasi.

Penemuan data yang tidak sesuai itu terjadi di berbagai selolah baik tingkat SMP maupun SMA Negeri. Salah satunya, terjadi di SMAN 1 Kota Bekasi, muncul nama Siti Aisyah terdaftar sebanyak 97 kali, namun dengan alamat yang berbeda-beda.

“Hari ini saya lihat di SMAN 1 namanya Siti Aisyah semua dengan alamat yang berbeda," kata Tri, Senin (10/7).

Menindak lanjuti temuan tersebut, Tri didampingi jajarannya kemudian langsung menyidak SMAN 1 Kota Bekasi. Hasilnya, memang diperlukan adanya perbaikan sistem PPDB jalur zonasi.

Baca Juga: ORI DIY Masih Temukan Praktik Numpang KK di PPDB 2023, Satu Rumah Ada 20 Anak

“Secara keseluruhan SOP e dijalankan oleh sekolah sudah sesuai dengan ketentuan, jadi hanya memang harus ada satu proses perbaikan terkait dengan sistem terkait dengan zonasi yang ada,” ucapnya.

Menurutnya, ketidaksesuaian data yang dimaksud pada jalur zonasi terjadi karena banyaknya siswa yang pindah Kartu Keluarga (KK) menjelang pendaftaran siswa baru.

Maka dari itu, perbaikan sistem tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh satu pihak. Namun, juga harus melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RT RW setempat.

“Kelemahannya memang ketentuannya boleh memindahkan KK dari satu alamat ke alamat yang ada di sekitar sekolah dan itu harus satu tahun sebelumnya. Kalau kurang dari satu tahun tapi ada izin dari RT RW domisili, nah ini saya kira harus diperbaiki dari hulu nya kan,” Ujarnya.

Selain itu, Tri juga berencana bakal berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk segera memperbaiki persoalan sistem zonasi yang carut marut di Kota Bekasi.

Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan, Sistem Zonasi PPDB Depok Dimulai Hari Ini

Tri juga meminta kepada jajarannya untuk terus memantau proses PPDB yang berlangsung. Agar, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan haknya.