SuaraBekaci.id - Aksi tawuran belakangan marak terjadi di Bekasi. Terbaru, terjadi di Jalan Raya Kodam, Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (13/6).
Aksi tawuran yang melibatkan SMK 1 Pasar Ranji, Cikarang Pusat, dengan SMK Taruna Bakti, Cikarang Selatan, mengakibatkan satu orang pelajar meninggal dunia.
"Terkena sabetan senjata tajam di bagian paha kiri korban sehingga mengalami pendarahan," kata Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Chalid Thayib dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6).
Menanggapi fenomena tawuran di Bekasi, pengamat sosial dari Universitas Islam 45 Bekasi, Hamluddin mengatakan, akar masalahnya terletak pada kurangnya ruang publik untuk pelajar menyalurkan aktualisasi diri.
Menurutnya, pelaku tawuran yang mayoritas berusia remaja, memang sedang dalam masa pencarian jati diri. Sehingga, mereka perlu ruang-ruang khusus untuk dapat menyalurkan hal tersebut.
“Sarana aktualisasi yang memang kurang. Sehingga, mereka banyak waktu yang kosong sehingga mereka terlarut dalam kegiatan negatif, kata Hamluddin, saat dihubungi SuaraBekaci.id.
Dirinya menyebut, sebetulnya beberapa waktu ke belakang di wilayah Bekasi telah ada beberapa ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk remaja menyalurkan aktualisasi dirinya.
Namun, kata Hamluddin hal tersebut kurang bervariasi, karena sarana yang ada itu tidak diminati oleh beberapa remaja.
Sehingga, perlu dipikirkan kembali spot-spot yang bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas remaja menyalurkan minatnya.
“Beberapa spot pembangunan Kota dan Kabupaten Bekasi misalnya di bawah kolong fly over itu ada skate board, itu sebenarnya sarana aktualisasi,” ucapnya.
“Sayangnya memang remaja ada yang tidak minat ke sana. Remaja kan ada yang sukanya kongkow ngopi, sambil candaan tantang-tantangan. Nah Ini menjadi masalah serius yang memang perlu dipikirkan kembali solusinya,” sambung Hamluddin.
Selain sarana aktualisasi yang kurang, Hamludin menilai aksi tawuran yang terjadi secara berulang diakibatkan oleh hukum yang berlaku kurang memberikan efek jera.
Dirinya sepakat, jika tindakan preventif menjadi langkah pertama saat mengatasi aksi tawuran. Namun, menurutnya lebih dari itu perlu juga dibuatkan sanksi lebih serius untuk memberikan efek jera.
“Seharusnya memang ini dipikirkan kembali untuk kasus-kasus yang seperti ini mungkin juga perlu pendekatan sanksi yang lebih optimal, sehingga menimbulkan efek yang serius,” ujarnya.
Permasalahan tawuran, kata Hamluddin, harus diatasi secara bersama-sama, baik dari keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, aparat keamanan, sampai ke tingkat pemerintah.
Berita Terkait
-
Viral Remaja Tawuran Injak Ibu yang Baru Keluar dari Rumah Sakit di Cikarang, Korban Masuk Rawat Inap
-
Pengangguran Hobi Nge-Ganja, 2 Pemuda di Tambora Nyimeng Dulu Sebelum Cari Lawan Tawuran di Jalanan
-
Pelajar Tawuran Menginjak-injak Ibu dan Menantu di RS Bekasi
-
KETERLALUAN! Ibu-Ibu Baru Keluar dari RS Jadi Korban Tawuran Pelajar di Bekasi hingga Terpaksa Kembali Dirawat
-
Polisi Tangkap Belasan Pelajar Terlibat Tawuran di Tigaraksa Tangerang
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Apresiasi Prestasi Indonesia Raih Posisi Runner-Up SEA Games 2025, BRI Salurkan Bonus Atlet Nasional
-
Ini Alasan Polda Metro Jaya Tidak Tahan dr Richard Lee
-
KPK Panggil Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi
-
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Resmi Bercerai
-
Kritik Pedas PDIP: Mengapa KPK Kejar Rieke Diah, Tapi Kasus Rp2,7 Triliun 'SP3'