Salah Satu Pejabat Penting di Karawang Gagal Berangkat Haji, Ini Penjelasan Travel Haji Furoda

SuaraBekaci.id - Sebanyak 28 calon haji termasuk salah satu pejabat penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang gagal berangkat ke tanah suci, Mekkah menjalankan ibadah haji.

Ke-28 calon haji ini ialah calon haji furoda. Menurut pengusaha travel yang melayani haji furoda, mereka terpaksa mengembalikan uang jamaah.

"Tahun ini kami hanya memberangkatkan beberapa calon haji furoda, dari total 31 orang peserta," kata Haji Rafi, salah seorang pengusaha travel haji yang tergabung dalam Konsorsium Bersatu.

Menurutnya, kegagalan berangkat itu karena sulitnya mendapatkan visa furoda. Berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya, visa begitu mudah didapatkan.

Baca Juga: Sumber Kekayaan Siti Nur Azizah Ma'ruf: Pernah Nyalon di Pilkada, Kini Kelola Biro Haji Furoda

Bagi calon haji furoda yang gagal berangkat, kata dia, uang yang sebelumnya telah disetorkan telah dikembalikan.

Meski begitu, hingga kini pihaknya masih terus berusaha agar para calon haji furoda di biro perjalanannya bisa berangkat. Hal itu dilakukan setelah otoritas penerbangan Arab Saudi atau GACA memperpanjang batas penerbangan.

"Haji adalah panggilan, kita tidak bisa memaksakan apa yg menjadi kehendak Allah. Sebagai travel kami sudah memaksimalkan ikhtiar dengan menempuh berbagai cara, namun hasilnya belum terlihat. Semoga jamaah yg belum Allah panggil tahun ini untuk berhaji, Allah mudahkan tahun depan dengan kondisi yg lebih baik," katanya.

Rafi mengaku dirinya bersama pengusaha travel haji lainnya yang tergabung dalam Konsorsium Bersatu sudah meminta pemerintah ikut membantu.

Namun diakuinya, sampai detik ini segala upaya yang sudah ditempuh belum sesuai harapan. Sebab haji furoda atau non kuota sepenuhnya kewenangan pemerintah Arab Saudi.

Baca Juga: Profil Siti Nur Azizah Ma'ruf, Putri Wapres yang Kabarnya Punya Biro Haji Furoda Tanpa Antre

Haji furoda itu sendiri disebut juga sebagai haji mujamalah, yakni haji yang visanya diperoleh dari undangan pemerintah Arab Saudi. [ANTARA]