Biaya Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun, Puan Maharani Ingatkan Agar Insiden Meninggalnya Petugas di Pemilu 2019 Tak Terulang

SuaraBekaci.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memutuskan bahwa masa kampanye untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung selama 75 hari. Keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

"Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi II DPR dan anggota KPU melakukan rapat konsultasi terkait pelaksanaan dan tahapan Pemilu 2024. Ditetapkan biaya tahapan sampai pelaksanaan pemilu yaitu Rp76,6 triliun dan durasi masa kampanye ditetapkan disepakati akan dilaksanakan 75 hari," kata Ketua DPR Puan Maharani.

Dikatakan oleh Puan, bahwa dengan masa kampanye selama 75 hari itu, KPU diharapkan dapat melaksanakan pembuatan dan distribusi logistik pemilu sesuai dengan tahapan serta jadwal yang telah disepakati. Puan juga berharap Pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur terkait pengadaan logistik Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan dengan lancar.

"Kami harap pembahasan perpres terkait logistik tersebut tetap dilakukan bersama-sama antara Pemerintah, KPU, dan DPR; sehingga apa pun yang dihasilkan sesuai pembahasan dan bermanfaat bagi pelaksanaan pemilu,"

Sementara terkait anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp76,6 triliun, Puan mengatakan anggaran itu bisa digunakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan.

Dia mengatakan DPR juga meminta terkait lamanya prosedur dan mekanisme penanganan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dilakukan maksimal 21 hari sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, tambahnya, penanganan sengketa pemilu tersebut diupayakan bisa lebih cepat agar tidak berlarut-larut, sehingga pelaksanaan pemilu serta pilkada berjalan sesuai dengan harapan.

Puan juga meminta aspek sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan setiap tahapan pemilu harus diperhatikan, misalnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), khususnya terkait syarat pendidikan, kesehatan, dan beban kerja.

Menurut dia, aspek keselamatan dan beban kerja petugas pemilu harus diperhatikan agar peristiwa meninggalnya petugas di Pemilu 2019 tidak terulang kembali. [ANTARA]

Baca Juga: DPR dan KPU Telah Sepakat, Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun