SuaraBekaci.id - Banyak nama yang muncul untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, salah satunya yakni Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.
Untuk diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan selesai pada akhir 2022 nanti.
Menanggapi hal itu Heru Budi Hartono menjawab dengan santai. Dia mengaku belum terpikirkan untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.
“Aduh, belum kepikiran ke arah sana,” kata Heru dikutip dari Suara.com, Selasa, 17 Mei 2022.
Heru menegaskan, belum ada pembicaraan terkait hal tersebut di Istana. Lagipula menurutnya masih banyak kandidat lainnya yang dianggap Heru lebih baik dari dirinya.
“Ya, memang saya berkarir lama di Pemda DKI. (Tetapi) belum ada pembicaraan ke arah itu dan masih banyak kandidat yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu sebelumnya, Politisi Gerindra Mohamad Taufik menilai, Heru menjadi sosok yang paling cocok untuk menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta sepeninggal Anies Baswedan nanti.
Menurut Taufik ada tiga faktor yang membuat Heru unggul ketimbang dua kandidat lainnya.
Selain Heru, dua calon lainnya adalah Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga eks Timses Presiden Jokowi, Juri Ardiantoro dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marulah Mattali.
Baca Juga: Dianggap Tepat Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies, Ini Jawaban Kasetpres Heru
“Dari tiga nama calon pejabat Gubernur DKI, Heru yang paling tepat,” ujar Taufik.
Lebih lanjut Taufik menjelaskan, faktor pertama yang membuat Heru unggul dari calon lainnya, yakni pernah berkarir di lingkungan Pemprov DKI. Heru pernah menjadi staf hingga pejabat eselon dua atau Wali Kota di Jakarta.
Alasan kedua, Heru juga memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, ia kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
“Pertama, dia paham Pemda DKI karena pernah menjadi Pejabat di DKI. Dia memulai karir dari bawah sampai Wali Kota dan bahkan sampai pada Kepala Badan di tingkat Provinsi,” katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI ini juga menyebut, Heru sudah dekat dengan Jokowi saat masih menjadi Gubernur Jakarta. Heru bahkan sampai diboyong Jokowi menjadi Kasetpres karena kedekatannya.
Tak hanya itu Heru juga dinilai Taufik memiliki komunikasi yang baik dengan DPRD DKI sejak lama. Sehingga akan memudahkan tugasnya saat diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Dianggap Tepat Jadi Pj Gubernur DKI Pengganti Anies, Ini Jawaban Kasetpres Heru
-
Dijagokan untuk Gantikan Anies Baswedan, Kasetpres Heru Budi: Aduh, Belum Kepikiran
-
Kunjungan ke Tiga Negara Eropa Rampung, Anies Baswedan akan Kembali ke Jakarta Besok
-
Taufik Gerindra: Dari 3 Nama Calon Pj Gubernur DKI, Heru yang Paling Tepat
-
Heboh Kabar Anies Baswedan Dapat Gelar Amirul Amanah dari Arab Saudi, Begini Faktanya
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun