Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Minggu, 17 April 2022 | 05:26 WIB
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan tukang parkir di Purwakarta. [ANTARA/dok Dedi Mulyadi]

SuaraBekaci.id - Dedi Mulyadi mencoba menjadi tukang parkir di Pasar Rebo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu (16/4/2022) kemarin sejak usai sahur hingga siang hari.

Anggota DPR RI itu turun langung menjadi tukang parkir untuk membuktikan dugaan adanya kebocoran pendapatan parkir hingga miliaran rupiah setiap tahun di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Purwakarta.

“Sekarang sebagai Anggota DPR RI saya turun ke Dapil untuk hal yang sederhana, tapi kalau dikumpulkan bisa besar, yakni dari sektor parkir,” kata Dedi dikutip dari Antara.

Sebelumnya Dedi Mulyadi memberikan sejumlah uang kepada juru parkir liar sebagai honor pengganti yang biasa didapat dalam satu hari.

Baca Juga: DKM Masjid At-Takwa Langsung Cek Kamera CCTV Ketika Temukan Sesuatu yang Tak Wajar, Ternyata...

Selanjutnya uang parkir yang didapat oleh Dedi akan langsung dihitung oleh Bapenda dan Dishub Purwakarta.

Sempat terjadi perdebatan antara Dedi dan juru parkir liar. Pria tersebut awalnya ingin tetap menjadi juru parkir karena harus menyetor uang kepada bosnya.

“Ini kan sudah saya kasih tadi Rp 200 ribu untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar,” katanya kepada juru parkir tersebut.

Menurut dia, dari penghitungan awal pendapatan daerah dari parkir yang bisa didapat di Pasar Rebo mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Namun faktanya yang masuk hanya Rp 150 juta per tahun.

Hal tersebut dibuktikan Dedi saat menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo. Belum genap satu jam ia sudah mendapat Rp 100 ribu lebih.

Baca Juga: Video Viral yang Meresahkan Banyak Orang! Ada Tukang Parkir di Area Berspanduk 'Gratis Parkir'

Ia menyampaikan, seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir. Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.

“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp 300-400 ribu nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp 100-150 ribu. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat,” katanya.

Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp5-6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum. Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo Purwakarta misalnya, seharusnya pemerintah bisa mendapat pendapatan dari parkir Rp4 miliar per tahun.

Untuk itu Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial. Selain itu petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.

Load More