Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Sabtu, 02 April 2022 | 12:54 WIB
PDAM Gapura Tirta Rahayu Purwakarta. [Jabarnews.com]

SuaraBekaci.id - Polisi dan jaksa serta aparat penegak hukum (APH) yang berasal dari pemerintah daerah bakal dilibatkan untuk menagih pelanggan yang menunggak tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gapura Tirta Rahayu Purwakarta.

Para APH itu akan menagih dengan cara mendatangi rumah pelanggan air PDM yang menunggak tagihan.

Hal tersebut dilakukan karena adanya tunggakan dari para pelanggan atau konsumen PDAM hingga mencapai empat bulan lebih. Akibatnya PDAM seringkali mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Sebelumnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika langsung mengintruksikan kepada para direksi PDAM agar segera melakukan pembenahan.

Baca Juga: Live Streaming Jabar News : Ngobrol Asyik Yang Muda Yang Berprestasi

Berdasarkan keterangan dari Direktur Keuangan (Dirkeu) PDAM, Sartika Tirta Dewi mengatakan, tunggakan para pelanggan (piutang) mencapai Rp 7 miliar.

“Berdasarkan validasi data dari tahun 2021, konsumen banyak yang nunggak belum bayar. Nilai tagihannya mencapai 7 Milyar,” kata Sartika saat dihubungi, Sabtu (2/4/2022).

Dia menyebutkan bahwa ada ribuan konsumen PDAM yang hingga saat ini masih menunggak. Sehingga membuat pihak PDAM pada bulan April akan bertindak tegas terhadap para konsumen yang membandel.

“Yang nunggak ada sekitar 7.000 pelanggan, tersebar di 10 wilayah. Kita layangkan surat pemberitahuan dulu, kalau tetap bandel kita tindak tegas,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Sartika, pihak PDAM sudah membentuk tim gabungan yang akan mendatangi para pelanggan. Terdiri dari APH, aparat Desa/Kelurahan setempat dan para pegawai PDAM.

Baca Juga: The Coca-Cola Foundation Berikan Dana Sebesar Lebih dari Rp3,2 Miliar untuk Bangun Ratusan Sumur Resapan

“Mereka (para pelanggan) akan diberi dua pilihan, yaitu bayar tunggakan atau kita datangi bareng APH lalu bongkar sambungan airnya,” tuturnya.

Langkah tegas yang diambil oleh pihak PDAM merupakan salah satu upaya pembenahan keuangan di perusahaan plat merah milik daerah tersebut.

Load More