Tap MPRS No 25 Tahun 1966, Dulu Ingin Dihapus Gus Dur, Sekarang Disinggung Jenderal Andika Perkasa

Aturan ini muncul setelah geger peristiwa G30S. Di era Gus Dur, publik pun sempat berpolemik terkait aturan hukum ini.

Gus Dur yang saat ini menjabat sebagai presiden berkenginan untuk mencabut TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966. Tentu saja langkah Gus Dur ini mendapat tentangan dari banyak pihak.

Menteri Riset dan Teknologi di Era Gus Dur, Shohibul Hikam mengutip dari NU Online mengatakan bahwa kebijakan itu diambil sebagai upaya rekonsiliasi

"Jadi TAP MPR no 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI meski dicabut. Karena berlawanan dengan spirit Pancasila yang tak tertulis (Bhineka Tunggal Ika) yang sudah dilaksanakan bangsa Indonesia 7 abad sebelum proklamasi kemerdekaan. Tak hanya itu, teks UUD 45 mengamanahkan agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia," kata AS Hikam pada 2020.

Baca Juga: Keturunan PKI Bisa jadi Tentara, Komnas HAM Dukung Panglima TNI Andika Perkasa Demi Hapus Stigma

"Bagi saya pernyataan Gus Dur bukan hanya statmen guyon tapi itu filosofi ground atau dasar filosofi yang serius. Kalau mau betul rekonsiliasi dasarnya harus Pancasila, UUD 45 dan prinsip kewarganegaraan sebagai landasan operasional yang praktis," ungkapnya.