SuaraBekaci.id - Politisi PDIP yakni Adian Napitupulu mempertanyakan soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan wacana penundaan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 mengomentari, dan melontarkan argumentasi beberapa pejabat dan elite partai politik yang menggaungkan penundaan Pemilu 2024.
Adian Napitupulu bahkan mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya menginginkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survei atau analisis big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan,” kata Adian, mengutip dari Terkini -jaringan Suara.com, Senin (14/3/2022).
Baca Juga: Pimpin Prosesi Kendi Nusantara Di Titik Nol IKN, Jokowi: Mudah-Mudahan Barokah
Politisi PDI-P itu melihat, apabila kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di parlemen melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden untuk disetujui.
Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai yang menolak wacana justru menguasai mayoritas kursi parlemen dengan total 388 kursi, sedangkan yang setuju hanya 187.
Sebaliknya, jika kehendak rakyat diukur melalui hasil survei, Adian menggunakan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya 20,3 persen masyarakat setuju dengan wacana tersebut.
“Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB), dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan Big Data, maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak,” ungkap Adian.
Melihat berbanding terbaliknya hasil antara hasil survei dan analisis big data, Adian pun kembali mempertanyakan argumentasi sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan pemilu.
Ia mempertanyakan mana alat ukur yang perlu dipercaya terkait kehendak rakyat dalam wacana penundaan pemilu.
Berita Terkait
-
10 Tahun Diam? Publik Singgung Pengakuan Jokowi soal Kasus Gula dan Minyak
-
Sejarah Times New Roman: Font 'Kuno' yang Bikin Isu Ijazah Jokowi Mencuat Kembali
-
Disindir Zarry Hendrik Soal Dirut PT Produksi Film Negar, Fedi Nuril Balas Santai Tapi Menohok
-
Bela Jokowi yang Dikaitkan Kasus Hasto, PSI: Pola Kelakuan Orang Tidak Siap Kalah
-
Heboh Omongan Firdaus Oiwobo Ngaku Jijik soal Jokowi: Nyebut Namanya Aja...
Tag
Terpopuler
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- Media Asing Soroti Pernyataan Maarten Paes Soal Kualitas Emil Audero
Pilihan
-
Harga Kripto PI Network Naik Signifikan dalam 24 Jam, Ini Prospeknya
-
Bojan Hodak Tinggalkan Persib Bandung
-
Catatkan Rekor MURI, Ini Cerita Buka Puasa Bersama Terpanjang di Solo
-
Baru 2 Bulan, Penjualan Denza D9 Sudah Kalahkan Alphard di Indonesia
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
Terkini
-
UMKM Papua Global Spices Berhasil Eksis di Pasar Internasional
-
BRI Sukses Raih 5 Penghargaan di Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
-
Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025 Hadirkan Beragam Kuliner dan Hiburan Menarik
-
Keberhasilan Cokelat Ndalem, Jadi Bukti BRI Sukses Naik Kelaskan UMKM
-
Cerita Siswa SMAN 21 Bekasi Gagal Ujian Gegara Gedung Sekolah Diterjang Banjir