SuaraBekaci.id - Pembagian zakat di Cianjur Selatan, Jawa barat diduga ditumpangi partai politik. Hal tersebut dinilai dapat membuat kepercayaan umat terhadap badan pengelola zakat berkurang.
Menanggapi dugaan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cianjur akan memanggil Ketua Baznas Cianjur.
Ketua MUI Cianjur Abdul Rauf mengatakan pemanggilan terhadap Ketua Baznas Cianjur secepatnya dilakukan sebagai upaya teguran dan peringatan agar penyaluran zakat tidak melibatkan tokoh parpol yang dapat membuat keresahan di masyarakat.
"Ini sudah jelas menyalahi perundang-undangan terkait Baznas dan tugasnya harus sesuai undang-undang. Bahkan, sebelum mereka dilantik, kami sudah mengingatkan jangan sampai mereka salah langkah karena dipercaya dalam mengelola dana umat, namun ini kejadian," katanya, Minggu (20/2/2022) dikutip dari Antara.
Pihaknya akan segera meminta klarifikasi atas kejadian pembagian zakat yang melibatkan sejumlah orang dari parpol tersebut, meski penyaluran yang dilakukan dijamin sesuai dengan ketentuan pada yang berhak, namun ditumpangi parpol, termasuk dalam pemilihan pengurus Baznas kecamatan.
"Saya minta petugas Baznas bekerja sesuai aturan, jangan sampai ada kekeliruan, termasuk mendiamkan keterlibatan parpol di dalam pembagian zakat, karena ini akan berdampak luas terhadap kepercayaan umat dalam menyalurkan zakatnya," kata Abdul Rauf.
Ketua Baznas Cianjur Tata mengatakan kegiatan Baznas Cianjur di Kecamatan Sindangbarang, beberapa waktu lalu, memang benar diikuti beberapa anggota parpol, namun pihaknya tidak mengetahui proses awalnya hingga dihadiri tokoh politik yang diketahui sudah pindah parpol itu.
"Ini memang agenda Baznas Cianjur untuk penerima zakat di Kecamatan Sindangbarang, namun saya tidak tahu kalau ada tokoh politik yang ikut di dalamnya. Saya mengakui kegiatan pembagian zakat tersebut ditumpangi, tapi saya tidak tahu kalau tokoh politik ikut serta dalam acara," katanya.
sebelumnya sejumlah foto dan video terkait pembagian zakat di Kecamatan Sindangbarang menjadi perbincangan warga karena Penyaluran zakat atau bantuan sosial dari Baznas Cianjur diduga dipolitisasi, karena sejumlah tokoh politik ikut hadir.
Baca Juga: AHY Silaturahmi ke Rais Aam PBNU di Surabaya: Kami Selalu Ingin Dapat Wejangan dari Kiai
Dugaan politisasi zakat muncul usai foto yang memperlihatkan beberapa tokoh politik, yang juga bakal calon legislatif dari salah satu parpol, hadir dan menyerahkan bingkisan bansos dari dana umat untuk warga Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang.
Hadir dalam acara tersebut, Camat Sindangbarang dan Kepala Baznas Cianjur Tata, menyerahkan bingkisan dengan kantong berwarna merah dengan lambang garuda dan tulisan Baznas di bawahnya.
Berita Terkait
-
Modus Bejat Suami di Cianjur, Jajakan Istri di Facebook hingga Diajak 'Threesome' Bareng Tamu
-
Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi
-
Maruf Amin Resmi Mundur dari Ketua Wantim MUI, Nama Pengganti Mulai Dibahas
-
Ketua MUI Dukung Dasco Jadi Wapres: Dia Bisa Beri Masukan-masukan ke Presiden Prabowo
-
Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?