Galih Prasetyo
Rabu, 02 Februari 2022 | 18:29 WIB
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Rabu (7/4/2021) malam. [Suara.com/Ari Welianto]

SuaraBekaci.id - Suara penolakan untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi kepala otorita IKN makin gencar. Baru-baru ini, pegiat media sosial, Helmi Felis menyebut bahwa Ahok berpotensi buat onar jika menjadi kepala otorita IKN.

Menurut Helmi, Ahok memang kerap berulah dan memantik keributan di tengah di masyarakat, hal ini telah terbukti ketika dia menjadi orang nomor satu di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Dikirim ke Kalimantan Ahok kemungkinan besar membuat rusuh juga disana,” kata Helmi Felis melalui akun Twitternya, dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com, Rabu (2/2).

Meski menganggap Ahok akan buat rusuh di Kalimantan jika terpilih, Helmi tak keberatan jika eks Gubernur DKI Jakarta itu menjadi kepala otorita IKN.

Dengan berpindahnya Ahok dari DKI Jakarta ke Kalimantan lanjut Helmi, maka DKI bakal kembali menjadi kota yang beradab.

“Saya suka dia diboyong kesana. Biar Jakarta kembali menjadi Kota Beradab. Yang tidak beradab buang saja,” sambungnya.

Sementara itu Koordinator Koalisi Pemuda IKN atau KOPI-KN, Viko Januardhy mengaku tak setuju seandainya IKN baru di Kalimantan Timur (Kaltim) dipimpin oleh Ahok. Sebab, menurut Viko, posisi Kepala Otoritas IKN seharusnya dipimpin orang yang berasal dari putra asli daerah.

Bahkan, ia juga menyodorkan tiga nama potensial yang menurutnya cocok mengisi jabatan tersebut.

“Kaltim punya figur seperti mantan Wali Kota Samarinda 2 periode, Syaharie Jaang. Mantan Wali Kota Balikpapan 2 periode, Rizal Effendi. Lalu mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lamnrie,” ujar Viko.

Baca Juga: Akan Ada Taman Baru di Pontianak, Kali Ini Dipenuhi Pohon Buah, Berbentuk Labirin dan Ada Air Mancurnya

Lebih jauh, Viko memastikan bahwa dirinya telah mengusulkan satu dari ketiga nama tersebut melalui surat resmi ke Menteri Sekretaris Negera atau Mensesneg RI.

Ia pun berharap bahwa usulan tersebut sampai dan bisa dipelajari oleh Presiden Joko Widodo yang berwenang menunjuk Kepala Otorita IKN.

Load More