SuaraBekaci.id - Kader PDI Perjuangan diarahkan untuk melalui setiap hari dengan pergerakan politik dengan melakukan konsolidasi kepartaian untuk persiapan menuju Pemilu 2024.
Arahan tersebut dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan arahan Megawati Soekarnoputri soal konsolidasi kepartaian tersebut yakni dengan menyatu pada kekuatan rakyat.
Karenanya, kata Hasto PDIP menggelar agenda konsolidasi terhadap DPC yang meraih perolehan di atas 20 persen saat Pemilu Legislatif 2019.
Kemudian, konsolidasi digelar secara bertahap untuk DPC partai dalam klaster menengah dan DPC yang ditugaskan di medan juang penuh tantangan.
"Agenda ini penting. Pertemuan hari ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah dan arahan ibu ketua umum bagaimana partai terus bergerak ke bawah, menjadi penyambung aspirasi rakyat dan memperjuangkan kebijakan publik bagi kepentingan rakyat," tutur dia dikutip dari Antara, Sabtu (11/12/2021).
Dalam proses itulah, menurut Hasto PDI Perjuangan terus menghadirkan jati dirinya sebagai Partai Nasionalis-Sukarnois yang menjadikan kedaulatan politik, ekonomi berdikari dan kebudayaan nusantara sebagai ciri perjuangan kepartaian.
"Tentu saja juga agenda strategis partai di dalam memenangkan pemilu,” ucap Hasto.
DPP PDIP mengategorikan DPC PDIP yang meraih kemenangan di atas 20 persen saat Pemilu Legislatif 2019 lalu sebagai DPC pelopor. Agenda konsolidasi dilakukan dalam tiga gelombang, dan kali ini peserta gelombang pertama.
Baca Juga: Ganjar-Puan Didukung Jadi Capres PDIP, 'Tanpa Koalisi, Bisa Melenggang Sendiri'
"Struktur pemenangan itu harus dipahami dan DPC dengan perolehan 20 persen ini jadi penggerak bagi DPC sekitarnya, maka disebut DPC Pelopor. Partai pelopor harus memiliki disiplin organisasi, ideologi, teori, gerakan dan tindakan," ujarnya.
Lebih lanjut, DPC pelopor itu juga harus menunjukkan rekrutmen anggota dengan baik, melakukan pendidikan politik, dan kaderisasi. Hasto mengatakan seluruh DPC pelopor PDIP yang menerima pelatihan nantinya ditargetkan memiliki ruang gerak politik dengan satu rampak barisan.
Untuk itu, Hasto meminta kader dan anggota partai terus berpegang teguh pada ajaran Bung Karno dan pesan ketua umum agar bisa mengatasi berbagai rintangan yang ada.
"Seluruh anggota dan kader partai juga mensosialisasikan kebijakan Presiden Jokowi di tengah rakyat. Terutama bagaimana presiden menaruh perhatian yang begitu besar di dalam mengatasi pandemi," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Pesan Duka Megawati untuk Ali Khamenei Disiarkan Televisi Iran, Singgung Warisan Bung Karno
-
Lewat Surat Internal, Megawati Tegaskan PDIP Tak Ambil Jalur Oposisi
-
Andi Widjajanto Akui Datangi Lokasi Demo Bundaran HI, Bantah Ikut Aksi
-
PDIP Sindir Narasi 'Jateng Kandang Gajah' di Tengah Rencana Safari Jokowi
-
Anggaran MBG 2027 Bakal Turun, Segini Hitung-hitungannya!
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
Asep Surya Atmaja: Calon Kepala Desa Jangan Main Politik Uang
-
Jual Sabu Modus Pakan Burung Terbongkar, Pengedar di Bekasi Tak Berkutik
-
Ciamis Siaga Darurat Kekeringan, Warga Bekasi Butuh Air Bersih
-
Bukan Cuma Data Kurang, Sekda Bekasi Akui Mental ASN Terguncang
-
Menerjang Ombak, Mantri Perempuan BRI Hadirkan Layanan Keuangan hingga Kepulauan Sulawesi Tengah