SuaraBekaci.id - Pemerintahan Taliban membuat peraturan baru dalam dunia penyiaran atau pertelevisian. Salah satunnya, Pemerintah Taliban melarang perempuan tampil dalam drama Televisi di Afghanistan.
Aturan baru Taliban itu juga memerintahkan wartawan dan presenter perempuan mengenakan jilbab saat tampil di televisi. Taliban tidak merinci jenis penutup kepala yang boleh digunakan.
Berikut pedoman aturan baru Taliban bagi pertelevisian sebagaimana dirangkum dari BBC.
- Melarang perempuan tampil dalam Drama Televisi di Afghanistan
- Wartawan dan Presenter wajib mengenakan jilbab saat tampil di televisi
- Melarang televisi menampilkan bagian intim tubuh laki-laki
- Melarang penayangan film yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah dan nilai-nilai yang berlaku di negara itu.
- Melarang komedi dan hiburan yang dianggap menghina agama dan menyinggung warga Afghanistan
- Film dari luar negeri yang mempromosikan nilai dan budaya asing juga tidak boleh disiarkan. Selama ini, televisi Afghanistan menampilkan drama-drama asing dengan perempuan sebagai tokoh utamanya.
Baca Juga: Sejarah Kabupaten Majalengka dan Sosok Nyi Rambut Kasih
BBC menuliskan ada 8 Pedoman terbaru Taliban untuk saluran televisi di Afghanistan.
Para jurnalis menilai beberapa aturan yang diterbitkan oleh Taliban tidak jelas dan cenderung multitafsir.
Hujjatullah Mujaddedi, salah satu anggota dari organisasi yang mewakili wartawan di Afghanistan, mengaku tidak menduga penerbitan aturan baru ini.
Dia mengatakan kepada BBC bahwa beberapa aturan tersebut tidak praktis dan bisa membuat lembaga penyiaran terpaksa ditutup apabila diterapkan.
Kekhawatiran itu berkaca dari aturan yang mereka terapkan ketika berkuasa di Afghanistan pada 1990-an yang melarang perempuan mengenyam pendidikan dan bekerja.
Setelah Taliban kembali mengambil alih kekuasaan usai kepergian pasukan Amerika Serikat dan sekutunya sejak Agustus lalu, mereka memerintahkan anak dan remaja perempuan tinggal di rumah dan tidak sekolah.
Aturan itu menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang melarang setengah penduduknya mendapatkan pendidikan.
Wali Kota Kabul telah meminta pegawai perempuan untuk di rumah saja, kecuali pekerjaan mereka tidak dapat digantikan oleh pria.
Taliban mengklaim bahwa pembatasan mereka pada perempuan yang bekerja dan belajar anak perempuan adalah "sementara" dan hanya diterapkan untuk memastikan semua tempat bekerja dan lingkungan belajar "aman" bagi perempuan.
Berita Terkait
-
Butter Yellow Jadi Tren Baju Lebaran 2026, Cocok Dipadukan dengan Hijab Warna Apa?
-
Doa Zakat Fitrah untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan, Berapa yang Harus Dibayarkan?
-
Perempuan Bermukena Putih
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan
-
Novel Her Own Hero, Perjuangan Perempuan Merebut Ruang Publik
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Sepanjang 2025, BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun Kepada 3,8 Juta Debitur
-
Kontroversi Paspor Inggris Anak Alumni LPDP, AHU: Potensi Pelanggaran Hak Anak
-
Konsultasi Hukum: Bolehkah Orang Tua Mengalihkan Kewarganegaraan Anak Secara Sepihak?
-
Sesar Lembang Bisa Picu Gempa Magnitudo 7, Warga Bandung Raya Harus Siap Siaga!
-
36 Penerima Beasiswa LPDP Diperiksa, 4 Orang Wajib Kembalikan Dana Hingga Rp2 Miliar