SuaraBekaci.id - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menurunkan kembali harga tes reaksi berantai Polimerase atau Polymerase Chain Reaction (PCR).
Ia berkeyakinan harga tes PCR masih bisa lebih turun, jika tidak ada embel-embel kepentingan bisnis yang mengikuti. Ia bahkan membandingkan harga tes PCR di Indonesia dengan India yang dianggap jauh lebih murah.
"Harga Rp 300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga di bawah Rp 100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kata Netty, Rabu (27/10/2021)
Netty lantas menyoroti rencana pemerintah menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib penumpang di semua moda transportasi.
Rencana itu dijadwalkan terlaksana pada libur Natal dan tahun baru demi mencegah peningkatan kasus Covid-19 di akhir tahun.
Diketahui sejauh ini melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri, hanya moda penerbangan pesawat yang mewajibkan penggunaan tes PCR untuk penumpang.
Kebijakan tersebut kekinian juga mendapat kritik, hingga akhirnya Jokowi turun tangan meminta harga tes PCR diturunkan.
"Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti, swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” tutur Netty.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu. Ini menyusul syarat hasil PCR negatif untuk moda transportasi udara.
Berita Terkait
-
Impor Pikap India Lebih Murah, Agrinas Klaim Efisiensi Rp 46,5 Triliun
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Dasco Hadang Impor 105 Ribu Mobil India, Pengamat: Selamatkan Buruh Otomotif dari PHK
-
Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang
-
Ironi Kontrak Triliunan Koperasi Merah Putih yang Pilih Impor Mobil India Ketimbang Buatan Lokal
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Skandal Kuota Haji Memanas: Staf Asrama Haji Bekasi Jadi Saksi Kunci KPK
-
Rebut Tahta! XL Ultra 5G+ Sebagai Jaringan 5G Tercepat di Indonesia versi OOKLA Speed Test
-
Peringatan Keras Wali Kota Bekasi untuk Camat dan Lurah: Jangan Biarkan Proyek Liar!
-
Transjabodetabek Terus Ekspansi, Siap Layani Cikarang dan Bandara
-
Pemprov Jabar Bagi-Bagi 3.040 Tiket Bus Mudik Gratis 2026, Daftar Lewat HP Sekarang!