SuaraBekaci.id - Pemerintah Kabupaten Karawang fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Indikator kemiskinan ekstrem menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) salah satunya, pendapatan warga Rp11 Ribu per hari.
“Di antara indikator kategori miskin karena pendapatan warga Rp11 ribu per hari". Demikian jelas Kepala Bidang Pembiayaan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Karawang Ani Muthia.
Menurut Ani Muthia, penduduk kategori miskin ekstrem tersebar di wilayah Karawang namun pihaknya sementara masih fokus di 25 desa.
Bappeda Kabupaten Karawang mencatat, penduduk yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrem berada di wilayah pedesaan dan pertanian.
“Saat ini penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan di 25 desa yang masuk kategori pedesaan dan pertanian,” kata Ani, di Karawang, Minggu (24/10 2021).
Dia menyampaikan, ada intervensi pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan ekstrem itu. Untuk tahun ini baru ada bantuan sosial, tapi ke depannya akan ada pemberdayaan usaha.
Ani Mutia sebagaimana melansir dari Purwakartaupdate.com menjelaskan, angka kemiskinan di Karawang pada 2020 mencapai 195.410 jiwa atau 8,26 persen dari jumlah penduduk Karawang yang mencapai 2,3 juta.
Dari angka kemiskinan yang mencapai 195.410 jiwa tersebut, sekitar 4,51 persennya atau sebanyak 106.780 jiwa dikategorikan kemiskinan ekstrem.
Khusus jumlah penduduk yang berkategori miskin ekstrem di 25 desa tersebut, saat ini masih proses validasi, dengan mengacu data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Karawang.
Baca Juga: Ritual Buang Celana Dalam Viral di Medos, Rata-rata yang Dibuang Milik Perempuan
“Sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik), sebanyak 106.780 jiwa yang miskin ekstrem itu tersebar di sejumlah wilayah Karawang, bukan di 25 desa saja,” tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh
-
Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?
-
Hore! 13 Juta Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh Mulai Tahun Depan
-
Sibuk Menghitung Kemiskinan, tetapi Belum Serius Mengurus Kesejahteraan
-
Ketika Sistem ikut Menentukan Kesejahteraan, Kesenjangan Sosial atau Akses?
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun