Di antara sekolah Islam yang lebih informal pun, seperti pondok pesantren, jumlah santri laki-laki dan perempuan juga setara.
Bagi Afganistan, mengikuti jejak madrasah di Indonesia dapat menjadi solusi untuk menutup kurangnya sekolah di negara tersebut.
Banyak wilayah di Afganistan, misalnya, hingga saat ini masih terpencil. Infrastruktur digital yang buruk dan minimnya sekolah negeri membuat madrasah jadi satu-satunya opsi untuk memperluas pendidikan untuk perempuan.
Bahkan setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) mengucurkan triliunan dolar selama masa kependudukannya, sekitar dua pertiga perempuan dengan usia di level pendidkan menengah tidak mengenyam bangku sekolah.
Dengan kata lain, bahkan sebelum Taliban kembali berkuasa, capaian terkait akses pendidikan perempuan belum memuaskan.
Model madrasah di Indonesia ini dapat menjadi solusi terjangkau bagi berbagai pemerintah dunia untuk memperluas akses sekolah.
Negara Muslim yang lain, yakni Bangladesh, misalnya, mengikuti jejak Indonesia dalam menggandeng madrasah.
Saat ini, di negara tersebut, perempuan di level pendidikan menengah jumlahnya lebih banyak dari laki-laki.
Bahkan, jauh sebelum Taliban mengumumkan rencana mereka akhir-akhir ini untuk mewajibkan jilbab dan memisahkan murid berdasarkan gender, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan serupa pada tahun 2014 untuk membatasi pakaian murid perempuan di sekolah.
Di sini, suatu pelajaran penting bagi Afganistan dari Indonesia adalah penerapan hukum Islam tetap bisa berjalan beriringan dengan agenda global untuk menyekolahkan perempuan.
Pendidikan hari ini, investasi perjuangan di masa depan.
Tidak dapat dipungkiri, menggandeng sekolah berbasis agama seperti madrasah memang bukanlah sesuatu yang ideal jika suatu negara ingin merasakan dampak maksimal dari pendidikan.
Namun, masyarakat Muslim harus diberikan keleluasaan untuk menegosiasikan hak sipil mereka dengan penguasa.
Prioritas utamanya adalah menyekolahkan perempuan. Perempuan yang berpendidikan adalah kunci untuk perubahan sosial di masa depan.
Di Indonesia, misalnya, perempuan dan orang tua dalam beberapa tahun terakhir memprotes berbagai aturan yang mewajibkan pemakaian hijab – dari sektor industri hingga lingkungan sekolah.
Berita Terkait
-
Neraca Pembayaran RI Kembali Surplus, tetapi Arus Modal Asing Justru Melemah
-
Kisah Haru Muhammad Aidil yang Donorkan Organ Bantu Selamatkan 10 Nyawa
-
Mees Hilgers Curhat Usai Kembali Perkuat Timnas Indonesia, Singgung Akar dan Darahnya
-
Maruf Amin Resmi Mundur dari Ketua Wantim MUI, Nama Pengganti Mulai Dibahas
-
Jelang Lawan Myanmar, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Punya Pesan Khusus untuk Anak Asuhnya
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?