Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan penerapan PPKM skala mikro ini atas instruksi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) serta Kementerian Dalam Negeri.
"Pemberlakuan ini menyusul lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir ini atau setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah," kata Eka di Cikarang, Jumat siang.
Dia mengaku telah menginstruksikan segenap jajaran perangkat daerah untuk bergotong royong menanggulangi pandemi COVID-19, tidak hanya Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Kepolisian dan TNI saja.
"Kemarin sudah kita rapatkan bersama Forkopimda dan dinas terkait menyangkut perkembangan penanganan COVID-19," katanya.
Mengacu hasil rapat tersebut, kata dia, seluruh organisasi perangkat daerah sesuai porsinya memiliki peran dalam upaya bersama penanggulangan pandemi ini.
"Semua harus terlibat, jangan hanya satgas saja atau aparatur desa, kelurahan, kecamatan, Satpol PP dan Dinkes saja. Tapi semua bersama-sama," ungkapnya.
Eka menegaskan operasi yustisi pelanggar protokol kesehatan (prokes) harus kembali digiatkan. Selain itu juga, sanksi sangat penting diterapkan kepada oknum-oknum yang melanggar prokes.
"Pemda, Kepolisian dan TNI akan melakukan pemberlakuan pengetatan dan displin prokes selama dua minggu ke depan," kata Eka.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan penerapan PPKM skala mikro kali ini fokus utamanya pengetatan disiplin protokol kesehatan di masyarakat sebab kenaikan kasus ini karena masyarakat sudah mulai abai dalam penerapan prokes.
Baca Juga: Kasus Corona Meroket di Ibu Kota, Anies Minta Warga di Rumah Saja Saat Akhir Pekan
"Untuk aturan-aturan seperti jam operasional usaha, pasar dan sebagainya mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Bingung Cari Kerja? Job Fair Virtual Bekasi Tawarkan 1.313 Lowongan dari 45 Perusahaan
-
Tekan Risiko Kecelakaan! Petugas Bersertifikat Disiagakan di 5 Perlintasan Rel Bekasi dan Tangerang
-
Skandal Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu, Granit Xhaka Kena Denda Rp3,2 Miliar
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?