SuaraBekaci.id - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi angkat bicara mengenai kasus dugaan korupsi beras bansos di wilayah setempat yang tengah diusut pihak kepolisian.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Kusnanto mengakui, bahwa beras bansos yang disoal warga karena kuallitasnya yang buruk itu berasal dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos).
"Benar itu dari program BPNT Kemensos, tapi perlu diketahui pula bagaimana alur distribusi-nya," kata Kusnanto dilansir dari Antara, Sabtu (5/6/2021).
Dia kemudian menjelaskan alur disitribusi beras bansos program BPNT dari Kemensos tersebut.
Menurutnya, beras tersebut diberikan dengan cara menyalurkan dana bantuan melalui Bank Negara Indonesia (BNI).
Pihak bank kemudian melakukan proses transfer ke nomor rekening masing-masing warga atau yang dikenal sebagai keluarga penerima manfaat BPNT.
Setelah dana itu masuk, keluarga penerima manfaat lalu membelanjakannya dan mengambil bantuan pangan tersebut di warung kecil diberi nama elektronik warung gotong royong (E-Warong) yang telah ditunjuk pihak bank.
"Jadi kami hanya melakukan pengawasan saja atas pelaksanaan kegiatan tersebut," katanya.
Dia mengaku telah melakukan pengecekan lapangan bersama Kementerian Sosial RI untuk menindaklanjuti keluhan warga di Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran.
Baca Juga: Disdamkar Ralat Kronologis dan Jumlah Korban Kebakaran 5 Kios di Bekasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kata dia, warga yang mengeluhkan kualitas beras tidak layak konsumsi itu sebanyak satu keluarga dari total 1.130 kepala keluarga penerima manfaat di desa itu.
"Dari pengecekan kami, ada satu warga yang memberitakan (mengeluhkan kualitas bantuan) tersebut. Harusnya warga yang merasa kualitas berasnya jelek, segera kembalikan ke E-Warong. E-Warong siap ganti kalau ada kebutuhan pokok yang rusak atau tidak memenuhi kualitas," ujarnya.
Kustanto menyatakan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi siap untuk dimintai keterangan oleh aparatur penegak hukum terkait kualitas beras bantuan sosial yang dikeluhkan warga tersebut. Pihaknya bahkan sudah memenuhi panggilan polisi untuk menjelaskan perihal beras bantuan sosial itu pada Jumat (4/6/2021).
Dinas Sosial akan mengevaluasi kualitas bahan pangan yang dikeluhkan warga agar kejadian serupa tidak terulang melalui koordinasi dengan Kemensos RI untuk memantau alur distribusi bahan pokok di setiap E-Warong agar beras yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat terjaga kualitas-nya.
Diketahui sebagian warga Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan beras bantuan yang diterima tak layak konsumsi karena berbau, dan berwarna kekuningan. Perwakilan warga setempat juga telah melaporkan kejadian itu ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Sementara itu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri dan Kepolisian Resor Metro Bekasi turut menyelidiki ada tidaknya indikasi dugaan korupsi di balik bantuan pangan non-tunai tersebut.(Antara)
Tag
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
BPNT Rp600.000 Cair dan Disalurkan Bertahap, Begini Cara Mengeceknya
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Cara Cek Anda Dapat Bansos Beras 30 Kg Akhir 2026 atau Tidak Lewat Situs Kemensos
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI, Lokasi Masih Dikaji
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?