Scroll untuk membaca artikel
Antonio Juao Silvester Bano
Kamis, 04 Februari 2021 | 07:40 WIB
Mantan Seskab Dipo Alam. (Setkab.go.id)

SuaraBekaci.id - Mantan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Dipo Alam angkat bicara tentang insentif nakes atau tenaga kesehatan.

Dipo Alam menyampaikan bahwa dirinya berharap agar insentif nakes tidak dipotong. Karena, nakes berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

Dia menyarankan agar sitaan koruptor dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran guna insentif nakes.

Hal tersebut disampaikan Dipo Alam melalui akun twitternya dengan mengunggah sebuah laman berita.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Sebut Pemotongan Dana Insentif Nakes Belum Final

"Maaf, saya bukan dokter atau wakili IDI, atau wakili perawat...tapi janganlah potong insentif Nakes kita yang sedang bekerja di garis depan lawan Covid19...sitaan-sitaan dari para koruptor oleh negara, apa bisa cepat dicairkan untuk tutup kekurangan @Kemenkes RI?," kata Dipo Alam melalui akun twitternya @dipoalam49 seperti dikutip Suara.com.

Cuitan Mantan Sekretaris Kabinet Dipo Alam soal insentif nakes.[Twitter/@dipoalam49]

Cuitan Dipo Alam mendapatkan respon dari Fadli Zon. Fadli Zon menyarankan agar insentif nakes dinaikkan.

"Harusnya justru insentif nakes dinaikkan bukan malah ada pikiran mau dipotong. Mereka para pahlawan kita masa kini," tulis akun @fadlizon.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan masih membahas besaran dana insentif tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 untuk pada tahun 2021.

Dia mengungkapkan, wacana pemotongan insentif nakes ini belum final.

Baca Juga: PB IDI Kecewa Insentif Nakes Dipangkas Pemerintah Saat Covid-19 Meroket

Hal ini disebabkan karena masih banyak masukan dari berbagai pihak yang menolak penurunan insentif.

"Tadi pagi saya ada rapat, jadi tidak bisa gabung ke sini, bersama Bapak Presiden dan ada Ibu Menteri Keuangan. Jadi saya sudah bicara sama beliau, kesimpulannya begini. Akan ada diskusi lagi. Jadi aspirasi ini ditangkap oleh Kemenkeu dan nanti kami akan mendiskusikan lagi," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (3/2/2021).

Load More