1.160 Personel Gabungan Jaga Sidang Praperadilan Habib Rizieq Shihab

SuaraBekaci.id - Sidang perdana praperadilan Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dijadwalkan akan berlangsung hari ini, Senin (4/1/2021).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, sebanyak 1.160 personel gabungan dikerahkan guna mengamankan jalannya sidang tersebut.

"1.610 personel gabungan dari TNI, Polri, dan pemda disiagakan untuk pengamanan sidang praperadilan besok di PN Jakarta Selatan," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (3/1/2021).

Dia menjelaskan, pengamanan akan dilakukan mulai dari lokasi sidang hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar PN Jakarta Selatan.

"Pengamanan mulai lokasi sidang hingga pengaturan jalur lantas," kata dia.

Diketahui, PN Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pembacaan permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, pukul 09.00 WIB Senin (4/1/2021).

Pengadilan juga telah menunjuk hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan, yaitu Akhmad Sahyuti dan panitera pengganti, Agustinus Endri.

Sebelumnya, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab telah mendaftarkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap dia, dengan pihak tergugat Polda Metro Jaya.

Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada 15 Desember 2020, tercatat dengan nomor registrasi 150/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Baca Juga: Sidang Perdana Praperadilan HRS Digelar 4 Januari 2021

Selain Habib Rizieq, kuasa hukum juga sudah mendaftarkan praperadilan untuk empat tersangka kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, lain dengan berkas perkara terpisah.

Aziz Yanuar selalu kuasa hukum Shihab mengatakan didaftarkannya gugatan praperadilan merupakan salah satu upaya menegakkan keadilan dan upaya elegan dari tim kuasa hukum untuk membela kepentingan hukum ulama.

"Upaya hukum ini adalah upaya kami untuk menegakkan keadilan, memberantas dugaan kriminalisasi ulama dan meruntuhkan dugaan diskriminasi hukum yang terus menerus diduga terjadi kepada masyarakat, terutama jika berlainan pendapat dengan pemerintah," kata Yanuar.(Antara)