- Rencana PHK terhadap 285 buruh PT Multistrada resmi dibatalkan.
- Intervensi pimpinan DPR RI menjadi kunci penyelesaian masalah.
- Seluruh buruh akan kembali bekerja pada Senin mendatang.
SuaraBekaci.id - Angin segar berhembus bagi ratusan pekerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam nasib 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana, perusahaan produsen ban ternama Michelin, akhirnya resmi dibatalkan.
Kepastian ini mengakhiri pekan yang penuh ketegangan bagi para pekerja dan keluarganya.
Kabar gembira ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, dalam keterangan resminya, SAbtu (8/11/2025).
Pembatalan PHK ini merupakan buah dari perjuangan panjang dan perundingan yang alot.
Baca Juga:Video Dasco Turun Gunung Orasi di Depan Pabrik Michelin: Hentikan PHK Buruh
"Keputusan ini hasil perundingan bipartit antara Perusahaan dengan PUK KEP PT Multistrada," kata Andi.
Dia menjelaskan secara rinci, surat keputusan PHK telah dicabut secara resmi pada hari yang sama.
Dengan demikian, seluruh pekerja yang sebelumnya terancam kehilangan pekerjaan dapat bernapas lega.
"Dengan adanya pencabutan ini, maka sebanyak 285 pekerja yang ter-PHK dapat bekerja kembali pada Senin, 10 November 2025," ungkapnya.
Keberhasilan ini tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak, terutama peran sentral dari para wakil rakyat di Senayan.
Baca Juga:Nyangkut di Tiang Listrik, Satu Mobil Terseret Arus Banjir Bekasi
Andi Gani secara khusus memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat pimpinan DPR RI.
"DPP KSPSI menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran aktif yang sangat luar biasa dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, beserta seluruh jajaran DPR yang langsung melakukan sidak ke PT Multistrada Seninlalu," kata dia.
Menurutnya, langkah proaktif yang ditunjukkan DPR ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak kaum buruh yang menghadapi ketidakadilan.
Selain DPR, KSPSI juga mengapresiasi Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri, yang bergerak cepat dalam menangani laporan dugaan PHK sepihak ini.
Ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang turut mengawal proses mediasi.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenaker yang juga telah membantu proses perundingan yang diwakili oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor, Dirjen PHI Indah Anggoro Putri beserta Jajaran Kemenaker yang telah melakukan peninjauan langsung," ucap Andi.
Sebelumnya, pada Senin (3/11/2025), situasi di Jalan Pantura, Cikarang Timur, sempat memanas.
Ribuan buruh dari berbagai daerah seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Depok, tumpah ruah menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang PT Multistrada.
Aksi ini merupakan respons langsung atas keputusan PHK sepihak terhadap ratusan rekan mereka.
Aksi massa yang dimulai sejak pagi hari tersebut berhasil melumpuhkan salah satu urat nadi ekonomi terpenting di Indonesia.
Jalan Pantura yang menghubungkan Cikarang dan Karawang diblokir total, menyebabkan kemacetan parah hingga lebih dari 3 kilometer dari arah Bekasi dan 2 kilometer dari arah Karawang.
Di tengah panasnya aksi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bersama Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustofa, dan anggota Komisi IX DPR RI, datang langsung ke lokasi.
Kehadiran mereka bertujuan untuk menengahi konflik antara buruh dan pihak perusahaan.
Setelah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam dengan manajemen perusahaan, Sufmi Dasco langsung naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada ribuan massa buruh.
Dengan tegas, Dasco menyatakan bahwa pihaknya melihat adanya sejumlah pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses PHK.
"Saya atas perintah pak presiden, datang langsung mendengarkan persoalan kawan-kawan pekerja," kata Dasco di hadapan para buruh.
Ia pun memberikan ultimatum keras kepada perusahaan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya sampaikan, kami beri waktu 7 hari untuk bisa memperkerjakan kembali," singkatnya.
Ultimatum inilah yang menjadi salah satu pemicu utama percepatan perundingan hingga tercapainya kesepakatan pembatalan PHK.
Andi Gani menegaskan bahwa perjuangan belum berakhir. DPP KSPSI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak serta kesejahteraan seluruh buruh di Indonesia.
