SuaraBekaci.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Perum Taman Kota, Blok B2, Nomor 9, Kota Bekasi, pada Jumat (18/8).
Pantauan Suarabekaci.id, rumah mewah ini memiliki 3 lantai dengan dominasi cat tembok berwarna cream dan gerbang hitam setinggi 3 meter itu.
Pada bagian teras rumah terparkir sebuah mobil Toyota Alphard Vellfire berwarna putih dengan nomor polisi B 2247 TBV dan 2 sepeda motor.
Pedagang bakso keliling, Pras (37) mengatakan, rumah mewah itu baru dibangun sekitar satu tahun lalu dan dihuni sekitar 4 bulan lalu.
“Iya baru tiga atau empat bulan (ditempati) tadinya kosong. Dibangun rumahnya tahun 2022,” kata Pras, di lokasi.
Penghuni rumah itu sering membeli bakso yang dijual Pras. Namun, ia tidak mengenal siapa pemilik rumah mewah itu.
“Enggak tahu kalau yang punya, tapi bapaknya suka keluar kalau sore. Badannya (pemilik rumah) gemuk, agak gede, sudah tua, bisa ngomong Jawa sih,” jelasnya.
Pras menerangkan, rumah mewah itu cukup luas dengan bagian dalam rumah dilengkapi satu kolam renang.
“Ada kolam renangnya luas, waktu itu nganter bakso enam. Di dalam ada keluarganya,” ujarnya.
Baca Juga:Maqdir Ismail Sebut Irwan Hermawan Diberi Uang Rp 27 Miliar Buat Bayar Denda Pidana Kasus BTS 4G
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain menggeledah sebuah rumah mewah, kabarnya KPK juga menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Penggeledahan rumah mewah di Kota Bekasi itu diduga terkait kasus dugaan pidana korupsi pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari pihak Kemnaker RI maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggeledahan tersebut.
Rumah Digeledah KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kemnaker?
Sebelum menggeledah rumah di kota Bekasi, KPK juga mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan.
Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya terhadap penegakan hukum. Kemnaker memastikan akan selalu bersikap kooperatif dan mendukung berbagai proses penegakan hukum.
