SuaraBekaci.id - Baru-baru ini muncul Dewan Kolonel yang siap mendukung Puan Maharani di Pilpres 2024 mendapatkan reaksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membantah adanya Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR.
"Tadi pagi pun Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ujar Hasto, mengutip dari WartaEkonomi -jaringan Suara.com, Kamis (22/9/2022).
Ia sendiri sudah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto terkait Dewan Kolonel. Ia memastikan, Dewan Kolonel yang disebut mendukung Ketua DPR Puan Maharani itu tidaklah benar.
Baca Juga:Ribut Jokowi Endorse Prabowo Capres 2024, Sekjen PDIP Santai: Cuma Persepsi!
"Enggak ada, kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada. Karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat," ujar Hasto.
"Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting," sambungnya
Tanggapan Puan terhadap terbentuknya Dewan Kolonel dinilainya bukan merupakan bentuk dukungan. Pernyataan Puan disebutnya sebagai sesuatu yang tak melarang adanya kebebasan dalam berserikat dan berkumpul.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai Ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada," ujar Hasto.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo mengakui, dirinya merupakan pengusul terbentuknya Dewan Kolonel yang menjadi loyalis Ketua DPR Puan Maharani.
Baca Juga:Membaca Arah Dukungan Jokowi, Antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo
Namun, ia menegaskan bahwa kelompok tersebut bukan merupakan bentukan DPP ataupun Fraksi PDIP.
- 1
- 2
