SuaraBekaci.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut sistem pembagian bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM di Kantor Pos, Jalan Lapangan Multiguna, Kota Bekasi sudah canggih dan tak ada penumpukan antrean.
Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil usai memantau pembagian BLT di kantor pos yang melayani dua wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Selasa (20/9/2022).
"Saya diminta pemerintah pusat untuk mengawasi pembagian BLT. Saya lihat sistem pembagian BLT di sini sudah sangat canggih," kata Ridwan Kamil.
Kantor pos tersebut setiap harinya melayani rata-rata 1.000 orang untuk pengambilan BLT.
Warga yang datang terlebih dulu diperiksa KTP dan kartu keluarga. Petugas kemudian memverifikasi sebelum bantuan diserahkan.
"Di sini ada 1.000-an per hari bisa dilaksanakan. Tadi saya pantau ada yang bawa kartu keluarga, KTP dicek dulu, diverifikasi, mereka antre, lalu dibayar dan difoto," kata Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Adapun nominal BLT BBM tahap pertama ini sebesar Rp 500.000 per orang. Tahap dua sebesar Rp 300.000.
Menurut Kang Emil, total penerima manfaat BLT BBM di Jabar sebesar hampir 20 persen penduduk. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat.
"Tahap pertama ini Rp 500.000, dan tahap kedua Rp 300.000. Mudah-mudahan membantu mengurangi tekanan ekonomi. Di Jabar hampir 20 persen warga dibantu oleh BLT," kata Kang Emil.
Sementara itu, sebanyak 35 ribu nelayan yang ada di Jaawa Barat bakal mendapatkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM.
Baca Juga:PSIM Masuk Zona Merah Klasemen Liga 2
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hermansyah mengatakan, BLT BBM itu bakal disalurkan oleh Pemprov Jabar selama empat bulan hingga Desember 2022. Besarannya sendiri adalah Rp 150 ribu per bulan.
"Saat ini Pemprov Jabar sedang mematangkan persiapan penyaluran BLT BBM bagi nelayan. Kaitan dengan BLT, kami telah sepakat untuk membantu nelayan dampak kenaikan BBM pada nelayan jadi BLT ini formula cepat," kata Hermansyah seusai menghadiri Rakor Penyaluran BBM Subsidi Untuk Nelayan, di Gedung Sate Bandung, Selasa (20/9/2022).
Hermansyah menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu Kusuka) yang menunjukkan profesi warga tersebut sebagai nelayan atau nelayan buruh.
"Lalu data ini harus disandingkan dengan Dinsos DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Ini dilakukan supaya tidak terjadi overlap atau dapat lebih dari satu kali bantuan atau dari berapa sumber. Validasi juga akan kita lakukan," katanya. [Antara]
Baca Juga:Ada Laporan BLT BBM Disunat, Ganjar: Jangan Main-main dengan Urusan Rakyat
