SuaraBekaci.id - Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar), Ono Surono meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena akan membebani masyarakat.
"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ono dalam keterangan tertulisnya.
Hal ini disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jabar yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
Ono mengatakan, dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus, sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 triliun.
Apalagi, kata dia, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN pada angka 100 dolar AS per barel.
Meskipun begitu, dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan.
"Maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak, dan memastikan penyaluran BBM subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan serta bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan UMKM. Sehingga, subsidi sebesar Rp502 triliun tepat sasaran," kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ono memastikan rekomendasi ini, juga akan disampaikan pada Rakerwil PDI Perjuangan di wilayah lainnya. Rakerwil PDI Perjuangan dilaksanakan di 5 wilayah dengan tempat kegiatan di Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Pangandaran. [ANTARA]
