facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Presiden Jokowi Diminta Pecat Menteri yang Rugikan Negara, Pengamat: Mereka Digaji dari Uang Rakyat

Ari Syahril Ramadhan Sabtu, 14 Mei 2022 | 17:59 WIB

Presiden Jokowi Diminta Pecat Menteri yang Rugikan Negara, Pengamat: Mereka Digaji dari Uang Rakyat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meninjau Candi Borobudur, Magelang, Rabu (30/3/2022). [Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden]

"Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?" tanyanya.

SuaraBekaci.id - Presiden Joko Widodo diminta untuk memecat menteri Kabinet Indonesia Maju yang sibuk kampanye Pilpres 2024.

Permintaan tersebut dilontarkan oleh pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga. Ia menyoroti menteri Jokowi yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, menteri yang sudah fokus kampanye seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. Pasalnya, tindakan fokus kampanye saat sedang mengemban tugas sebagai menteri tentu akan menganggu kinerja pemerintahan.

"Pertama, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," ujar Jamiluddin, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga: 5 Poin Pernyataan Jokowi Minta Stop Perang Rusia-Ukraina di Depan Biden

Jamiluddin menegaskan. setiap menteri dalam pemerintahan wajib fokus melaksanakan tupoksi. Maka tidak heran jika kinerja menteri yang mulai fokus kampanye diragukan oleh masyarakat.

"Oleh karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye," imbuhnya.

Tak sampai di situ, Jamiluddin menilai aksi menteri yang sibuk kampanye tentu merugikan rakyat. Pasalnya, mereka masih berkeja dengan gaji dari rakyat, sehingga tidak sepantasnya melakukan kesibukan lain seperti kampanye.

"Karena menteri digaji dari uang rakyat," tegas Jamiluddin.

Selain itu, para menteri dinilai akan sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas, baik saat bertugas sebagai menteri ataupun saat kampanye. Situasi ini tentu bisa memicu polemik di tengah masyarakat.

Baca Juga: Jokowi Hadiri KTT Asean- US Special Summit, di Washington DC

Begitu pula dengan anggaran yang biasa dipakai untuk biaya akomodasi saat berkampanye di suatu tempat. Terlebih, menteri tentu menggunakan uang negara saat melakukan kunjungan kerja.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait