SuaraBekaci.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman melarang dengan tegas prajurit TNI AD untuk membicarakan soal isu demokrasi terkait pemilu.
Hal itu disampaikan Jenderal Dudung saat kunjungannya ke Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (14/3/2022).
Menurutnya, prajurit TNI AD harus tegak lurus kepada Panglima TNI, dan Presiden. Prajurit dilarang terpengaruh oleh isu-isu sosial yang meredar di tengah masyarakat.
“Sudah disampaikan juga agar jangan terpengaruh dengan masalah demokratisasi. Ya, TNI AD harus loyal dan tegak lurus kepada panglima TNI, panglima tertinggi presiden, jangan ikut-ikutan demokrasi. Apalagi berbicara masalah menjelang pemilu,” Tegas KSAD Dudung.
Baca Juga:Pulang Kemah Di IKN, Jokowi Langsung Ratas Soal Minyak Goreng
Dudung menginstruksikan kepada anak buahnya agar tegak lurus dan menegakkan disiplin militer.
Pada kesempatan itu, Jendral Dudung juga meminta kepada anak buahnya agar mewaspadai gerakan radikalisme yang tersebar di wilayah Kodam Jayakarta.
Dia mengaku akan terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengambil sikap jika menemukan gerakan radikal yang terjadi dilingkaran itu.
“Jangan pernah ragu-ragu untuk menindak hal-hal yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” sambung Dudung.
Dudung juga melarang anak buah untuk berbicara kebijakan pemerintah yang sudah final. Apalagi pembicaraan seputar itu dibahas dalam grup whatsapp.
Baca Juga:Bambang Susantono Jadi Kepala IKN, Pengamat Sebut Ahok Lebih Pantas, Ini Alasannya
Kebijakan pemerintah yang sudah final di antaranya soal proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia menekankan pihaknya akan terus mendukung program pemerintah, termasuk soal IKN. Dia juga mengaku TNI AD telah mendirikan posko di sekitar wilayah IKN Nusantara.
“Saya sampaikan kepada komandan satuan dalam grup WA dan sebagainya, jangan mengomentari kegiatan-kegiatan yang sudah final. Contohnya masalah IKN, kita dukung penuh proses pemindahan IKN,” pungkas Dudung.
