Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, Politisi PDIP Effendi Simbolon Singgung Soal Kedekatan dengan Jokowi

Memang tidak semua (dekat dengan presiden) tapi lebih baik lah TNI harus menjadikan masukan untuk lebih mengedepankan manajemen yang berbasis meritokrasi...

Galih Prasetyo
Senin, 24 Januari 2022 | 10:22 WIB
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, Politisi PDIP Effendi Simbolon Singgung Soal Kedekatan dengan Jokowi
Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak ditunjuk sebagai Pangkostrad oleh Panglima TNI pada Januari 2022. [Facebook/Kodam Udayana]

SuaraBekaci.id - Penunjukkan Mayjen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengundang komentar dari politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI itu, ditunjuknya Mayjen Maruli atas pertimbangan objektif dan subjektif Jenderal Andika dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia lantas menyinggung hanya orang yang dekat Presiden Jokowi saja yang dipilih menduduki posisi strategis di TNI.

“Secara objektif dan subjektif pasti itu menjadi pertimbangan Panglima dan KSAD dan panglima tertinggi presiden. Kita so far percayakan itu suatu keputusan yang tepat tetapi jangan kemudian ini tidak mendengar, melihat, bahwa ini mempengaruhi juga psikologis dari prajurit sendiri, perwira sendiri, mereka-mereka itu kan pasti punya rasa juga,” kata Effendi, dikutip dari Wartaekonomi--Jaringan Suara.com, Senin (24/1).

Baca Juga:Ngotot Agar Ahok jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Ruhut Sitompul ke Jokowi: Sudah Pak

“Apa iya hanya mereka-mereka saja yang punya kesempatan? Apa iya karena mereka yang dekat melayani presiden saja yang punya kesempatan? Apa kami kalau tidak kenal presiden tidak punya kesempatan. Itu harus juga dibangun untuk menampung aspirasi yang berkembang walaupun kita tahu Jendral Dudung itu kedekatannya belum lama. Tapi oleh karena hal yang oleh presiden dilihat memang dibutuhkan, maka beliau dipilih menjadi Pangkostrad kemudian diangkat sebagai KSAD,” lanjutnya.

Effendi berharap ke depan TNI bisa mengedepankan manajemen meritokrasi dalam memilih prajurit yang akan ditempatkan pada jabatan strategis. Sehingga jiwa korsa yang sehat tetap dapat terbangun di tubuh TNI.

“Memang tidak semua (dekat dengan presiden) tapi lebih baik lah TNI harus menjadikan masukan untuk lebih mengedepankan menajemen yang berbasis meritokrasi. Siapapun dia sepanjang hasil rekamnya bagus ya go a head. Mereka adalah para prajurit pejuang yang punya kepastian, pengabdian dan loyalitas yang prima agar terbangun korsa itu yang sehat,” ujarnya.

Menurut politikus PDIP ini, jika yang ditunjuk mengisi jabatan strategis hanya orang tertentu saja maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan moral atau demoralisasi di TNI. Dia berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian.

“Kalau orangnya itu-itu aja itu kan pasti terjadi demoralisasi. Nah ini kan akan mengganggu keberlangsumgan TNI itu sendiri. Jadi itu juga harus jadi perhatian kita semua, perhatian presiden khususnya di TNI ya."

Baca Juga:Jokowi Kunker ke Sumsel, "Groundbreaking" Hilirisasi Batu Bara dan Kunjungi Pagar Alam

"Bagaimana pun kita tahu lah suara hati mereka-mereka yang satu angkatan apalagi yang lintas angkatan. Mereka harus harmoni, kita terbuka aja lah siapapun pasti ingin jenderal lah, siapa sih nggak ingin jenderal dan menjabat juga jabatan-jabatan strategis,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini