alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Mahfud MD Sarankan Korban Pinjol Ilegal, Tak Perlu Bayar Tunggakan Hutang

Lebrina Uneputty Rabu, 20 Oktober 2021 | 08:05 WIB

Mahfud MD Sarankan Korban Pinjol Ilegal, Tak Perlu Bayar Tunggakan Hutang
Menko Polhukam Mahfud MD (Bidik layar)

"Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar," kata Mahfud MD.

SuaraBekaci.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyarankan kepada para korban pinjol, tidak usah membayar hutangnya.

Ini disampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan oleh akun youtube Kemenko Polhukam.

"Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar," kata Mahfud MD.

Menurut dia, apabila korban pinjaman online diteror karena tidak membayar utangnya, maka bisa melaporkannya kepada kantor polisi terdekat.

Baca Juga: Pegawai Pinjol Ilegal Juga Adalah Korban

"Kalau tidak membayar lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor kepada kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Oleh karena itu, imbauan yang dilakukan pemerintah yang dihadiri OJK dan BI itu untuk menghentikan penyelenggaraan pinjol ilegal.

Dia menegaskan penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan  "financial technology (fintech) peer to peer lending" yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.

"Dengan ini maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kita harapkan," tuturnya.

Ia mengatakan para pelaku pinjol ilegal akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE,, dan perlindungan konsumen.

Baca Juga: Jadi Korban Pinjol Ilegal, Mahfud MD Sarankan tak Usah Bayar Tunggakan

"Kita tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUH Pidana, yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3," papar Mahfud. (Antara)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait