SuaraBekaci.id - Ratusan peternak menuntut pemerintah untuk membeli telur hasil ternak mereka minimal 1000 ton per hari.
Tuntutan ini disampaikan dalam aksi damai ratusan peternak di Jakarta, Senin (11/10/2021).
Melansir Antara, salah satu peternak asal Blitar yang turun dalam aksi tersebut Rofi Yasifun mengatakan, jika dipenuhi tuntutan itu dapat menjadi program pemerintah melindungi peternak telur unggas dari kerugian, seperti yang dialami pada Juli 2021 lalu.
"Kita minta agar pemerintah membeli telur kami peternak rakyat untuk diserap minimal 1.000 ton per hari selama minimal satu minggu," kata Rofi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Baca Juga:Demo di Jakarta, Begini Tuntutan Peternak ke Pemerintah
Rofi menuturkan harga telur yang anjlok dipengaruhi karena produksi yang melimpah, namun tidak sebanding dengan konsumsi atau kebutuhan yang diperlukan.
Petani mengaku telah merugi sejak akhir Juli 2021 karena harga pakan yang terus meningkat.
Saat ini, harga jagung pakan yang memakan 50 persen produksi sudah mencapai Rp6.300 sampai Rp6.800, dari sebelumnya berkisar Rp4.500.
Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp12.500 hingga Rp13.500 per kg atau jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) telur berkisar Rp21.500-Rp22.500 per kg.
"Kita setiap hari merugi antara Rp8.000 sampai Rp9.000. Harga pakan memang mahal, tapi yang utama kalau harga telur murah, kita akan gulung tikar. Sekarang pun sudah banyak yang gulung tikar," ujar Rofi.
Baca Juga:Ada Proyek Becakayu, Arus Jalan Ahmad Yani Bekasi Simpang BCP Dialihkan
Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio juga menegaskan, pemerintah dapat mengatur kebijakan budidaya ayam petelur hanya untuk peternak rakyat.
Artinya, perusahaan yang memiliki Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan pakan serta afiliasinya, dilarang melakukan budidaya, menjual ayam hidup dan telur ke pasar tradisional.
"Kebijakan seharusnya berpihak untuk melindungi peternak rakyat. Budidaya ayam petelur dikembalikan 100 persen kepada peternak rakyat dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden," ucap Alvino.
Dalam aksi damai ini, peternak yang didukung Badan Eksekutif Mahasiswa dari empat universitas menyampaikan tuntutan di sejumlah titik, yakni Lapangan IRTI Monas, Kementerian Perdagangan, Kompleks DPR/MPR Senayan, Kementerian Sosial, Kantor Charoen Pokphand Indonesia, Japfa dan Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan.
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
