alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ratusan Peternak Tuntut Pemerintah Beli 1000 Ton Telur Setiap Hari

Lebrina Uneputty Senin, 11 Oktober 2021 | 14:15 WIB

Ratusan Peternak Tuntut Pemerintah Beli 1000 Ton Telur Setiap Hari
Peternak menyampaikan aspirasi saat aksi damai terkait anjloknya harga telur di Jakarta, Senin (11/10/2021). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Tuntutan ini disampaikan dalam aksi damai ratusan peternak di Jakarta, Senin (11/10/2021).

SuaraBekaci.id - Ratusan peternak menuntut pemerintah untuk membeli telur hasil ternak mereka minimal 1000 ton per hari.

Tuntutan ini disampaikan dalam aksi damai ratusan peternak di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Melansir Antara, salah satu peternak asal Blitar yang turun dalam aksi tersebut Rofi Yasifun mengatakan, jika dipenuhi tuntutan itu dapat menjadi program pemerintah melindungi peternak telur unggas dari kerugian, seperti yang dialami pada Juli 2021 lalu.

"Kita minta agar pemerintah membeli telur kami peternak rakyat untuk diserap minimal 1.000 ton per hari selama minimal satu minggu," kata Rofi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Demo di Jakarta, Begini Tuntutan Peternak ke Pemerintah

Rofi menuturkan harga telur yang anjlok dipengaruhi karena produksi yang melimpah, namun tidak sebanding dengan konsumsi atau kebutuhan yang diperlukan.

Petani mengaku telah merugi sejak akhir Juli 2021 karena harga pakan yang terus meningkat.

Saat ini, harga jagung pakan yang memakan 50 persen produksi sudah mencapai Rp6.300 sampai Rp6.800, dari sebelumnya berkisar Rp4.500.

Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp12.500 hingga Rp13.500 per kg atau jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) telur berkisar Rp21.500-Rp22.500 per kg.

"Kita setiap hari merugi antara Rp8.000 sampai Rp9.000. Harga pakan memang mahal, tapi yang utama kalau harga telur murah, kita akan gulung tikar. Sekarang pun sudah banyak yang gulung tikar," ujar Rofi.

Baca Juga: Ada Proyek Becakayu, Arus Jalan Ahmad Yani Bekasi Simpang BCP Dialihkan

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio juga menegaskan, pemerintah dapat mengatur kebijakan budidaya ayam petelur hanya untuk peternak rakyat.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait