SuaraBekaci.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto buka suara soal Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).
Ia mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi internal. Menurut Tri, sebelumnya Pemerintah Kota Bekask telah melakukan tindakan preventif terkait yang berkaitan dengan beberapa poin di Inmendagri.
“Kita lagi evaluasi di internal beberapa hal sudah kita lakukan terkait dengan preventif yang harus kita lakukan,” kata Tri saat ditemui wartawan, Rabu (23/8).
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Yudianto mengatakan sesuai instruksi kepala daerah pihaknya telah melakukan beberapa tindakan preventif terkait Inmendagri bahkan sebelum intruksi tersebut dikeluarkan.
Baca Juga: Tak Hanya Mahal, ITF Sunter Juga Berpotensi Timbulkan Pencemaran Udara
“Sebelum instruksi keluar kan kita sudah mengambil langkah-langkah berkaitan dengan antisipasi, terkait dengan pelarangan untuk pembakaran sampah, edukasi ke masyarakat, terus juga kita melakukan pengendalian setiap hari secara real time dengan AQMS (Air Quality Monitoring System),” kata Yudianto.
AQMS yang dimaksud Yudianto berada di Stadion Patriot Chandarbhaga Bekasi. Ia mengatakan, saat ini berdasarkan alat tersebut kondisi udara di Kota Bekasi dalam kondisi sedang.
Selanjutnya, Yudianto menyebut pihaknya bakal melakukan uji emisi. Selain itu, dia juga telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya terkait dengan pengendalian udara di Kota Bekasi.
“Di antaranya Dinkes (Dinas Kesehatan) dihimbau utk warganya memakai masker. Terus juga ke Dishub (Dinas Perhubungan) kita juga lakukan koordinasi bagaimana upaya-upaya biar kendaraan-kendaraan besar itu tidak lewat melintas di jalan-jalan protokol,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek yang ditujukan kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota se-Jabodetabek.
Adapun upaya yang perlu dilakukan meliputi sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan dan penerapan solusi hijau, serta pengendalian pengelolaan limbah industri.
Berita Terkait
-
Dijebak Duit THR, Egi dkk Gilir ABG di Bekasi: Korban Teler usai Dicekoki Miras hingga Tramadol
-
Selain Lucky Hakim, Istri Wali Kota Bekasi Juga Jadi Korban Amukan Dedi Mulyadi
-
Libatkan Istri jadi Tukang Palak, Preman Pemeras Tukang Sayur di Bekasi Ternyata Budak Narkoba
-
Marak Aksi Premanisme, Sahroni Minta Kapolri 'Sapu Bersih' Preman-preman Pasar
-
Tampang 2 Preman Ngamuk Minta Jatah ke Pedagang Sayur Pasar Bekasi, Positif Nyabu
Tag
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
Pilihan
-
Bodycharge Mematikan Jadi Senjata Rahasia Timnas U-17 di Tangan Nova Arianto
-
Kami Bisa Kalah Lebih Banyak: Bellingham Ungkap Dominasi Arsenal atas Real Madrid
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
Terkini
-
Lewat Pendanaan KUR BRI, Suryani Sukses Jadi Pejuang Ekonomi Keluarga yang Naik Kelas
-
Rahasia Desa Wunut Berhasil Menjadi Desa Pembangunan Berkelanjutan
-
Viral Dua Preman Ngamuk di Pasar Baru Bekasi, Pelaku Positif Sabu-sabu
-
Berdiri 2019, Kini Minyak Telon Lokal Habbie Capai Omzet Belasan Juta Rupiah
-
BRI Raih Penghargaan Internasional, Best Issuer for Sustainable Finance dan Best Social Loan