Legislator PKS Tebar Puluhan Spanduk di Bekasi Dukung Demo Tolak Kenaikan BBM

SuaraBekaci.id - Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPR RI, Nur Azizah Tamhid mendukung gerakan aksi demo menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Untuk mendukung demo tolak kenaikan BBM, Nur Azizah seperti dikutip Wartaekonomi--jaringan Suara.com, menebar puluhan spanduk di Kota Depok dan Bekasi.

Dikatakan oleh Nur Azizah, alokasi tambahan subsidi energi tahun 2022 tidak sepenuhnya merupakan alokasi murni dan tambahan tahun 2022, tetapi terdapat alokasi kurang bayar tahun 2021 sehingga menyebabkan terjadi akumulasi angka kompensasi energi yang besar.

“Jadi pemerintah sepenuhnya membebankan alokasi biaya kompensasi tahun 2021 dan tambahan 2022 sekaligus pada tahun 2022. Faktor inilah yang menyebabkan tambahan biaya alokasi subsidi energi membengkak dalam APBN 2022," ujar Nur Azizah.

Baca Juga: Didemo Selama 2 Minggu Terakhir, Jokowi Diklaim Dengarkan Aspirasi Warga soal Tolak Kenaikan BBM

Ditambahkan Azizah, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin mendekatkan perekonomian nasional pada kondisi triple horror yang mengkhawatirkan, akibatnya akan terjadi efek berantai dalam perekonomian.

Tekanan inflasi tinggi, naiknya harga BBM akan memengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik, diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7,0-8,0 persen hingga akhir tahun 2022.

“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu," ungkapnya.

Sementara itu Jubir Nur Azizah, Ahmad Syihan Ismail menjelaskan, persentase penerimaan Negara saat ini lebih tinggi dari belanja Negara.

Tingginya harga komoditas khususnya BBM pada tahun 2022, seharusnya bisa menjadi bantalan tersendiri bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini.

Baca Juga: Jokowi Disebut Kabur Kala Massa Demo Tolak Kenaikan BBM Geruduk Istana, Ngabalin: Jangan Nyebar Fitnah

“Adapun outlook pendapatan negara tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp2.266,2 triliun, atau lebih tinggi Rp420,1 triliun dari target APBN 2022. Sedangkan belanja pemerintah pusat sebesar 2.301,6 atau lebih tinggi 357,1 triliun dari target APBN 2022. Tingginya windfall yang diterima pada tahun 2022, seharusnya bisa menutup alokasi belanja pemerintah pusat khususnya belanja subsidi energi," ungkap Ahmad.

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar di saat kondisi ekonomi global tidak menentu akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat.

Pemerintah tidak pernah menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga menyebabkan volume penggunaanya melonjak tajam.

Berdasarkan data dari BPH Migas, penyaluran BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah tembus 15,9 juta kiloliter (KL) atau mencapai 69% dari kuota yang sudah ditetapkan pada tahun ini sebesar 23 juta KL.

Sedangkan penyaluran BBM jenis Solar subsidi hingga Juni 2022, sudah mencapai 8,3 juta KL dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL, sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 6,6 juta KL.