SuaraBekaci.id - Pemerintah dinilai melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu diungkapkan pengamat sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra dalam webinar bertajuk "APBN Tertekan: Subsidi BBM Solusi atau Ilusi?” yang disiarkan di kanal YouTube Moya Institute, Kamis (1/9/2022).
"Menurut saya, penyesuaian harga ini memang tidak bisa dihindari, ya. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar, krisis APBN," kata Azyumardi.
Pemerintah Indonesia menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi subsidi yang membebani keuangan negara akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik hingga Rp 502 triliun dan diperkirakan merangkak naik mencapai Rp 698 triliun sebagai imbas melonjaknya harga energi dan juga pangan yang dipicu perang Rusia-Ukraina.
Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga di masa lalu.
"Namun, penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak," ucap Heri.
Pembicara lainnya, pengamat ekonomi senior UGM Sri Adiningsih menuturkan bahwa APBN memang perlu dijaga supaya tidak mengalami defisit.
Pasalnya, tutur Sri Adiningsih melanjutkan, APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan juga untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.
Baca Juga: Jeritan Rakyat Soal Rencana Kenaikan BBM: dari Nelayan sampai Sopir Angkot
Oleh sebab itu, Sri Adiningsih beranggapan, keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu saja didasarkan banyak pertimbangan. Menurutnya, bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending), dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.
Sementara itu, pengamat isu-isu strategis Imron Cotan berharap, dengan penerapan bantalan sosial yang ditujukan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat bawah dan kaum pekerja, berupa bantuan langsung, subsidi upah, dan subsidi transportasi, rakyat dan pemerintah mampu tampil sebagai pemenang di dalam menghadapi serangkaian krisis saat ini. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?