Pengamat Sebut Pemerintah Naikan Harga BBM untuk Hindari Krisis APBN

SuaraBekaci.id - Pemerintah dinilai melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu diungkapkan pengamat sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra dalam webinar bertajuk "APBN Tertekan: Subsidi BBM Solusi atau Ilusi?” yang disiarkan di kanal YouTube Moya Institute, Kamis (1/9/2022).

"Menurut saya, penyesuaian harga ini memang tidak bisa dihindari, ya. Untuk menghindari mudarat yang lebih besar, krisis APBN," kata Azyumardi.

Pemerintah Indonesia menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengatasi subsidi yang membebani keuangan negara akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Baca Juga: Jeritan Rakyat Soal Rencana Kenaikan BBM: dari Nelayan sampai Sopir Angkot

Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik hingga Rp 502 triliun dan diperkirakan merangkak naik mencapai Rp 698 triliun sebagai imbas melonjaknya harga energi dan juga pangan yang dipicu perang Rusia-Ukraina.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga di masa lalu.

"Namun, penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak," ucap Heri.

Pembicara lainnya, pengamat ekonomi senior UGM Sri Adiningsih menuturkan bahwa APBN memang perlu dijaga supaya tidak mengalami defisit.

Pasalnya, tutur Sri Adiningsih melanjutkan, APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan juga untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Baca Juga: Pengalihan Subsidi BBM ke Bansos Dinilai Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat

Oleh sebab itu, Sri Adiningsih beranggapan, keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu saja didasarkan banyak pertimbangan. Menurutnya, bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending), dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.