SuaraBekaci.id - Dukungan untuk Presiden tiga periode kembali menggema di permukaan, usai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyatakan dukungan untuk Jokowi kembali menjabat presiden.
Kekinian, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diketahui sempat bertemu dengan Ketum APDESI Surtawijaya pada dua pekan lalu.
Pertemuan itu yang akhirnya membuat Luhut menjadi pembicara dalam acara Silahturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) kemarin.
"Saya nih terhormat sekali, Surta ketemu dua minggu lalu. Mengundang untuk bincang-bincang," kata Luhut.
Kendati demikian, Luhut tidak menerangkan apa isi pertemuannya dengan Surta tersebut. Mengenai pidato pada acara Silatnas APDESI kemarin, Luhut mengungkapkan bahwa kepala desa itu harus memahami arah Indonesia di masa depan.
Menurutnya, Indonesia sangat bergantung pada kinerja dari para kepala desa. Seperti misalnya saja dalam penanganan pandemi Covid-19.
Luhut menganggap peran para kepala desa sangat mempengaruhi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang lebih baik dari negara-negara di dunia.
"Di antara negara-negara dunia sekarang yang mengalami kesusahan, satu dari tidak banyak itu Indonesia yang masih bagus. Itu banyak peran anda juga. Mungkin anda tidak sadar," ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut menganggap kalau, baiknya kinerja para kepala desa tersebut ialah karena adanya koneksi antara presiden dengan kepala desa. Ia menyebut baru pada kepimpinan Jokowi lah pemerintah begitu perhatian kepada kepala desa.
Baca Juga: Kepala Desa Terang-terangan Dukung Jokowi Tiga Periode, Mereka Bantah Diarahkan
"Ada pemerintah yang perhatian dengan kepala desa itu baru sekarang terjadi. Ini keputusan strategis saat presiden 4-5 tahun lalu pemerintah memberikan dana desa. Ini yang membuat pembangunan merata," jelasnya.
Secara terang-terangan, Ketum APDESI Surtawijaya menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan deklarasi untuk mendukung Jokowi tiga periode. Deklarasi tersebut bakal dilakukan usai momen hari raya Idul Fitri 2022.
"Habis lebaran kami deklarasi," kata Surtawijaya saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Surtawijaya lantas menerangkan bahwa dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau APDESI memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
Berita Terkait
-
Kepala Desa Terang-terangan Dukung Jokowi Tiga Periode, Mereka Bantah Diarahkan
-
Pemprov Anggarkan Baju Dinas dan Atribut Baru DPRD DKI Rp 1,7 Miliar
-
Luhut Puji Jokowi: Kita Bersyukur Tuhan Memberikan Presiden Ini
-
Daftar 5 Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI Jakarta Seharga Rp1,74 Miliar, Mau Dibeli Tahun Ini
-
Diduga Sembunyikan Suami di Garut, Polisi Dalami Peran Istri Tukang Siomay Pelaku Pencabulan Bocah 6 Tahun
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Ciamis Siaga Darurat Kekeringan, Warga Bekasi Butuh Air Bersih
-
Bukan Cuma Data Kurang, Sekda Bekasi Akui Mental ASN Terguncang
-
Menerjang Ombak, Mantri Perempuan BRI Hadirkan Layanan Keuangan hingga Kepulauan Sulawesi Tengah
-
Kabupaten Bekasi Dapat Rapor Merah dari BPK, DPRD Bentuk Pansus
-
Kejagung Arahkan Pemkab Bekasi Kelola Stadion Skema Begini