SuaraBekaci.id - Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terdapat 70 jabatan yang kosong atau belum terisi. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha mengatakan, kondisi pemerintahan sejak meninggalnya almarhum Eka Supria Atmaja, berlanjut ke Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dan saat ini yang menduduki Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki membuat sejumlah kursi memang belum terisi.
Pihaknya pun mengaku telah berulang kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi terkait hal itu.
Namun kebijakan mengisi jabatan adalah hak preogratif kepala daerah. Dia berharap kekosongan tersebut tidak berlarut agar roda pemerintahan terus berjalan.
“Sebab, apabila terus didiamkan berlarut terlalu lama, nanti akan ada sejumlah program kerja yang tidak berjalan. Dan tujuan pengisian kekosongan jabatan ini, harus diniatkan untuk kepentingan organisasi, dalam memberikan pelayanan ke publik dengan baik,” saran Aria, Rabu (15/12/2021)
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid mengungkapkan, terkait proses pengisian jabatan yang kosong, pihaknya sudah membuat draft yang langsung ditandatangani oleh Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, untuk meminta izin kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat.
“Kekosongan jabatan memang sangat penting untuk diisi. Dan adanya surat dari Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris daerah (Sekda) dari 3 besar yang terpilih, juga sudah ditindak lanjuti, siapa Sekda yang terpilih,” terang Abdillah.
Pengajuan surat itu, lanjutnya, sekaligus untuk permohonan izin untuk melakukan rotasi mutasi pengisian 70 jabatan kosong, yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi.
Berita Terkait
-
Absen di Panggilan Pertama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung 24 November
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
-
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Jakarta Pangkas Kiriman Sampah ke Bantargebang hingga 500 Ton per Hari
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun